PPh Jadi 20%, Gerus Penerimaan Pajak

44
0
Loading...

JAKARTA – Rencana pemerintah menerapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari sebesar 25 persen menjadi 20 persen perlu dipikirkan kembali pemerintah. Jika tetap dilakukan maka akan berdampak pada penerimaan pajak hingga puluhan triliuan rupiah.

Ekonom Institute for Development of Eco­nomics and Finance (INDEF) Ahmad Tau­hid memperkirakan pada tahun 2019 pene­rimaan PPh badan tanpa penurunan tarif sebesar Rp 265,78 triliun. Apabila PPh badan diturunkan sebesar 20 persen maka pene­rimaan PPh akan menjadi sebesar Rp 212,63 triliun.

“Dengan kata lain, pemerintah akan kehilangan pajak dari PPh badan sebesar Rp 53,16 triliun. Ini dengan catatan bahwa PPh badan ini dikenakan tanpa memperhitungan insentif fiskal lainnya,” ujar Tauhid kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Minggu (23/6).

Tauhid menjelaskan dengan demikian pemerintah akan shortfall penerimaan pajak yang sangat besar tiga kali. Pertama, sebagai akibat asumsi pertumbuhan ekonomi yang meleset di bawah 5,3 persen, dimana diperkirakan sebesar 5,1 persen pada tahun 2019. Kedua, target penerimaan pajak yang realisasinya diperkirakan hanya sebesar 93 persen. “Ketiga, adanya pengurangan PPh badan dengan implikasi pengurangan penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp 53,16 triliun,” tutur Tauhid.

Selain itu, penerapan PPh 20 persen juga tidak efektif mendorong investor di Indonesia. Tercatat pada triwulan I 2019, pertumbuhan investasi sebesar 5,03 persen atau jauh lebih rendah dari Triwulan I 2018 yang sebesar 7,94 persen. Menurut Tauhid, PPh badan 25 persen tersebut merupakan level moderate mengingat di beberapa negara banyak yang menerapkan PPh badan hingga 30 persen pada tahun 2019 saat ini.

Dia mencontohkan di India, Filipina dan Jepang menerapkan PPh badan hingga 30 persen, bahkan Amerika Serikat (AS) sebesar 27 persen. Sementara Indonesia bersama China, Korea dan Myanmar berada pada level 25 persen.

Negara-negara lain, seperti Hongkong 16,5 persen, Singapore 17 persen, Swizterland 18 persen dan Brunei Darussalam 18 persen di bawah Indonesia. Apabila PPh badan diturunkan menjadi 20 persen, maka tarif PPh badan tersebut sama dengan Kamboja, Thailand dan Vietnam.

Loading...

Hal tersebut diperkirakan menjadi alasan pe­me­rintah ingin bersaing untuk menarik inves­tasi, khususnya Foreign Direct Investment (FDI) dari negara-negara luar. “Meski demi­kian, kami (INDEF) melihat kebijak­an tersebut belum tentu efektif mena­rik minat investasi mengingat ba­nyak persoalan serius yang terkait per­pajakan maupun di luar perpajakan yang justru menjadi problem,” paparnya.

Sebelumnya, rencana penurunan PPh badan ini terkait permintaan Presiden Joko Widodo untuk menggairahkan dunia usaha, sehingga membantu pere­konomian Indonesia. Karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana menurunkan PPh badan dari saat ini sebesar 25 persen menjadi 20 persen.

Untuk itu, pemerintah bakal mem­prioritaskan revisi terhadap undang-undang (UU) terkait PPh badan. “Sekarang sedang di-exercise dan sudah betul-betul dihitung rate-nya turun ke 20 persen. Itu (kajian terkait) seberapa cepat dan seberapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan guna menurunkan tarif pajak perusahaan, pemerintah harus merevisi UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Saat ini rancangan revisi UU tersebut tengah disiapkan pemerintah dan bakal diprioritaskan untuk dibahas bersama DPR. (din/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.