PPKMI Tagih Janji Bupati Ciamis, Begini Kata Herdiat..

117
0
PERTEMUAN. Perwakilan Perkumpulan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Indonesia (PPKMI) dari wilayah Kabupaten Ciamis audiensi dengan Bupati Dr H Herdiat Sunarya MM Jumat (18/9). IMAN S RAHMAN / RADAR TASIKMALAYA

Bupati Herdiat: Mudah-mudahan Dapat Terealisasi Tahun Depan
CIAMIS – Perwakilan Perkumpulan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Indonesia (PPKMI) dari wilayah Kabupaten Ciamis bertatap muka dengan Bupati Dr H Herdiat Sunarya MM. Pertemuan dilaksanakan di Aula Pemkab Ciamis Jumat (18/9).

Ketua Umum Perkumpulan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Indonesia (PPKMI) wilayah Ciamis Taufiq Mansur menjelaskan, pertemuan dengan Pemkab Ciamis sudah beberapa kali. Namun saat itu, mereka diterima Asda II. Kali ini, PPKMI langsung ditemui Bupati.

Baca juga : Ciamis Pasok Telur & Ayam ke Kota Bogor

PPKMI, kata Taufiq, menyampaikan kepada bupati soal usulan yang disampaikan dua tahun lalu soal kesejahteraan guru, khusus di bawah Kementerian Agama non PNS dan non tunjangan.

“Spesifikasinya kita diminta diberikan sebuah bantuan dalam bentuk apakah stimulan atau bentuk program,” ujar Taufiq yang juga Kepala MA Terpadu Pakunagara Cipaku Kabupaten Ciamis.
Dia menyampaikan bahwa guru non PNS di madrasah tidak mendapatkan tunjangan apa pun.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemkab Ciamis ikut memperhatikan kesejahteraan mereka. Terlebih, pada 2019, waktu Ramadan, Bupati tatap muka dengan PPKMI dan berencana mengalokasikan bantuan Rp 1 juta per tahun untuk per orang. Saat ini jumlah guru madrasah non PNS dan non tunjangan di Ciamis sebanyak 1.500.

Loading...

“Kalau kita ini yang guru non tunjangan minta diapresiasi,” paparnya.

Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarya MM menjelaskan pada dasarnya Pemkab Ciamis mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang keagamaan maupun pendidikan. Tentunya,
sepanjang kemampuan keuangan daerah. Itu akan pihaknya usahakan.

“Terutama di bidang pendidikan keagamaan dan bidang kesehatan selalu kami prioritaskan, namun untuk saat ini anggarannya terpengaruhi oleh masalah Covid-19,” ujarnya.
“Anggaran yang telah diterima, kembali mengalami penarikan oleh pemerintah pusat terkait adanya Covid-19, sehingga beberapa yang telah teragendakan menjadi tertunda.

Baca juga : Petani & Buruh Tani Sindangkasih Ciamis Curhat Soal Ini ke Anggota DPR RI

Kurang lebih Rp 600 miliar anggaran yang kembali ditarik oleh pemerintah pusat, sehingga berdampak pada bidang pembangunan dan pendidikan,” paparnya.

Meski begitu, dia menginstruksikan kepada Kepala Dinas Keuangan untuk menyesuaikan bantuan kepada PPKMI. Tentunya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah.
“Pada intinya saya sangat berpihak pada rekan-rekan dari PPKMI. Akan tetapi kembali lagi pada ada tidaknya APBD, meskipun tidak tahun ini, mudah-mudahan dapat terealisasi tahun depan,” ujarnya. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.