PPPK Dibiayai APBN, Budi Plong

43
WAWANCARA. Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman ketika diwawancara wartawan. Firgiawan / Radar Tasikmalaya

BUNGURSARI – Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman merasa lega dengan keputusan pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2019.

Adanya pos anggaran dari pemerintah pusat itu, Budi mendukung penuh rekrutmen PPPK. Pada rekrutmen tahap pertama yang akan dimulai Februari, honorer kategori dua (K2) akan menjadi prioritas utama diangkat menjadi PPPK. “Beberapa pekan lalu, saya menghadiri pertemuan kepala daerah nasional di Batam yang dibuka Menpan-RB. Hampir semua kepala daerah keberatan di rapat tersebut apabila perekrutan dibiayai APBD,” tuturnya kepada wartawan, Rabu (6/2).

Menurutnya, keberatan tersebut didasari APBD yang sudah final dan terbatasnya anggaran daerah. Maka, diusulkan supaya perekrutan dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dari total kuota 150 ribu, pada tahap pertama direkrut terlebih dahulu 75 ribu dan difokuskan untuk honorer K2 dengan kriteria pegawai fungsional di bidang pendidikan, kesehatan serta penyuluh pertanian. “Informasi di media katanya 75 ribu dulu. Untuk K2 fungsional, nanti dari sisa K2 kita yang berjumlah sekitar 450 orang akan dipilah, berapa yang masuk kriteria. Kemudian mereka juga ikut seleksi bertahap seperti CPNS,” katanya.

Informasi melegakan lainnya, kata dia, dalam perekrutannya tidak ada batasan usia layaknya CPNS. Artinya para pegawai fungsional yang masih berstatus K2 bisa leluasa mendaftar, meski mendekati masa pensiun. “Jadi selain sisa Honorer K2 kita bertahap bisa diselesaikan, perekrutan dibiayai APBN, batasan usia juga tidak jadi persoalan. Kita harap berjalan sesuai harapan,” harapnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara menyebutkan belum ada informasi resmi dari pusat berkenaan mekanisme perekrutan PPPK. “Kita masih menunggu informasinya, sebab petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentu harus diikuti secara prosedural. Memang informasi di luar sudah beredar terkait ini,” ucapnya menjelaskan. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.