PPPK, Sekali Kontrak Sampai Pensiun

623
0

JAKARTA – Kabar baik datang dari Istana Negara. Ini terkait sistem kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan segera diterapkan di tahun 2019.

Skenario pengangkatan PPPK, tidak akan merugikan honorer kategori dua (K2). Pasalnya, selain diberikan gaji dan berbagai tunjangan setara PNS, selama honorer K2 bekerja baik sebagai PPPK maka posisinya aman.

“Itu salah satu poin dari pertemuan antara pengurus pusat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dengan pejabat kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP). Tentu ini kabar menggembirakan,” tutur Pengurus Pusat FHK2I Nur Baitih, Rabu (30/1).

Dan yang paling menggembirakan, lanjut dia, dalam pertemuan dengan KSP kemarin (29/1), kontrak PPPK hanya sekali sampai pensiun. “Asumsinya, jika guru honorer K2 melamar PPPK usianya 35 tahun, maka masa pensiun guru 60 tahun, jadi kontraknya sampai 25 tahun,” urainya.

Meski demikian, lanjut dia, ada konsekuensi yang harus diterima. Setiap PPPK wajib dievaluasi kinerjanya. Evaluasi diberlakukan secara berkala. “Ya hampir serupa dengan ASN. Ada aturan baku yang harus dipatuhi. Bahkan penilaiannya rutin dilakukan untuk melihat kinerja PPPK,” terangnya.

Kondisi ini, tentu berbeda dengan ASN yang bisa dimutasi ke daerah atau instansi lain, PPPK tidak bisa. Ketika diangkat jadi PPPK di instansi A, maka sampai pensiun di situ terus. Tentu ini bagian dari solusi pemerintah. jelas sangat menguntungkan honorer K2. Mereka tidak akan dipindah-pindah lagi sampai pensiun,” paparnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, menjelaskan rencana pemerintah pusat merekrut honorer K2 menjadi PPPK yang akan dimulai Februari mendatang tidak akan berubah, meski terus dibayang-bayangi kecepatan pemerintah daerah mengirimkan usulannya.

Dan tidak dipungkiri, konsep kotrak sekali hingga pensiun itu mengemuka. Meski pun BKN masih fokus pada hal-hal prinsif seperti memastikan gajinya tak ditanggang pusat. Dengan konsekuensi setiap honorer K2 yang diterima menjadi PPPK, beban gajinya ditanggung pemda masing-masing. “Gaji PPPK harus diambil dari APBD. Yang membutuhkan PPPK kan daerah-daerah sehingga harus bersedia menanggung gajinya,” terangnya.

Kesediaan pemerintah daerah membayar gaji PPPK itu harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diteken kepala daerah masing-masing. Bagi daerah yang menolak menanggung gaji PPPK dari honorer K2 ini, tidak akan diberikan formasi. “Ya dong, selama ini sebagian besar (APBD) bersumber dari APBN berupa DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil),” timpal Bima.

Bima mengungkapkan rerata daerah di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil dan tidak mandiri, sehingga banyak yang mengandalkan dana transfer dari pusat. Satu-satunya yang tidak dapat dana transfer cuma DKI Jakarta.

Sementara daerah terus meminta tambahan ASN tanpa disesuaikan dengan kemampuan anggaran. “Sementara ini karena belum ada keputusan dari Kemenkeu untuk penggajian PPPK dari honorer K1/K2, maka menggunakan DAU daerah yang sekarang ada. Sebetulnya tunjangan guru banyak yang belum terserap tapi karena block grant digunakan, terserah daerah,” papar Bima.

Penegasan serupa disampaikan Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mudzakir. “Mengenai kewajiban kepala daerah membuat SPTJM, ini pun dibarengi dengan usulan formasi PPPK datang secara bottom up,” jelasnya.

Kalau daerah sudah mengusulkan harus komitmen untuk siapkan anggaran dan proses selanjutnya. SPTJM dimaksudkan agar kepala daerah mau menggaji PPPK. Saat usulan kebutuhan PPPK diajukan, kepala daerah wajib menyertakan SPTJM. Setelah itu baru diproses untuk penetapan formasi dan mengikuti mekanisme tes calon PPPK. “Kalau tanpa SPTJM, usulan kebutuhan rekrutmen PPPK dari honorer K2 tidak akan diproses karena daerah harus bertanggung jawab penuh, ucap Mudzakir. (ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.