Presiden Tolak Tandatangani Revisi UU MD3

74
0
Presiden Jokowi srusai melakukan penanaman pohon saat meresmikan program Citarum Harum di kawasan hulu Sungai Citarum, Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Kamis (22/2). Penanganan kondisi Sungai terkotor di Dunia Tersebut ditargetkan teratasi dalam jangka waktu 7 Tahun

Ketua DPR RI Jamin Kebebasan Pers
JAKARTA- Pemerintah tampaknya hanya setengah hati saat menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Terbukti, Presiden Joko Widodo dikabarkan menolak menandatangani pengesahan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly usai menemui presiden di Komplek Istana Negara, Jakarta, kemarin (20/2). “Dari apa yang disampaikan, belum menandatangani. Dan kemungkinan tidak menandatangani,” ujarnya.

Yasonna menjelaskan, Presiden mengaku kaget dengan norma-norma baru yang diatur dalam revisi UU MD3. Pasalnya, saat akan dilakukan revisi, semangat awalnya hanya menambah norma terkait penambahan kursi pimpinan DPR.

Namun dalam perkembangannya, wacana yang ada di parlemen terus berkembang. Mulai dari norma terkait penghinaan terhadap DPR, norma memberikan wewenang kepada Polri untuk menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR, hingga norma soal hak impunitas anggota DPR yang tersangkut hukum.
Lantas, mengapa pemerintah menyetujui? Yasonna berdalih, sebetulnya pemerintah tidak menghendaki.

Namun karena ada keinginan mengesahkan penambahan jumlah pimpinan, dinamika politik berjalan cepat. “Lebih dari dua per tiga keinginan yang diminta DPR (tidak disetujui). Kalau kita setuju, waduh itu lebih super powerful lagi,” imbuhnya. Dia juga membantah jika presiden kecolongan atau tidak mendapat laporan terkait hal tersebut.

Oleh karenanya, dia mempersilahkan jika ada masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Ingat saat saya keluar paripurna, dari pada kita capai-capai, lebih baik kita gugat ke MK,” terangnya.

Untuk diketahui, jika presiden tidak menandatangani, hal itu sebetulnya tidak berdampak secara hukum. Pasalnya, dalam pasal 73 ayat 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang disebutkan, RUU otomatis menjadi UU jika dalam 30 hari belum disahkan presiden.

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, penolakan presiden sebagai hal yang positif. Sebab menunjukkan dia mau menunjukkan sikapnya atas keresahan publik. “Membuktikan kepada publik bahwa apa yang diteriakkan oleh Publik bukan sesuatu yang remeh-temeh,” ujarnya.

Oleh karenanya, jika presiden benar-benar tidak sepakat, dia meminta Jokowi mengeluarkan Perppu. “Beranikah Jokowi, misalnya, untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3 hasil revisi ini? Keseriusan Jokowi dalam bersikap tentu masih perlu diuji,” pungkasnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjamin Undang-undang (UU) MD3 tidak akan memberangus kebebasan pers. Keyakinan itu disampaikan Bamsoet, panggilan akrab politisi Golkar ini saat berkunjung dan bersilahturahmi ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (20/2). Anjangsana bersama para sahabat dan seniornya di insan pers ini dimanfaatkan Bamsoet mendengar masukan dan mensosialisasikan UU MD3.

”Saya senang sekali bertemu dengan para teman seperjuangan dan para senior sesama insan pers. Saya seperti kembali bertemu keluarga sendiri setelah berpisah begitu lama dalam merintis karir masing-masing,” kata Bamsoet dalam pertemuan itu.

”Saya bersama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo datang ke sini, ingin mendengar dan berdialog dengan para senior PWI. Kami ingin sharing informasi tentang disahkannya UU MD3. Dialog seperti ini penting, supaya tidak ada dusta diantara kita, sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman,” lanjutnya. (aen/far/jpg)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.