Pro Kontra Menaikkan Pajak Penerangan Jalan

4

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BANJAR – Rencana menaikkan pajak penerangan jalan (PPJ) di Kota Banjar dari 3% menjadi 6% menuai pro dan kontra. Ada yang menolak. Ada juga yang setuju.

Yati, warga Hegarsari Kecamatan Pataruman mengaku keberatan dengan rencana tersebut. Terlebih, setiap bulan dia terasa sudah besar membayar listrik. “Sekarang malah mau dinaikkan. Rasanya terlalu pemerintah,” ujar Yati Minggu (7/10).

”Bagusnya sosialisasikan dulu ke masyarakat secara rutin sehingga masyarakat paham apa alasan dinaikkan. Sebab dampak kenaikan itu kembali lagi menjadi beban masyarakat, dibebankan ke masyarakat,” pinta Mukhlis warga Kecamatan Banjar.

Lain halnya dengan Iwan. Ia tak mempermasalahkan kenaikan PPJ asal tidak melebihi batas kewajaran dan harus bertahap.

”Kalau saya tidak menjadi beban kalau naiknya sedikit, tapi kalau sampai 10% kurang setuju karena jauh perbandingannya dari pajak awal. Saya tidak keberatan karena fasilitas akan dirasakan juga oleh masyarakat, tapi saat naik PPJ-nya maka jalan yang minim PJU harus dipasang. Yang rusak segera ditangani oleh pemerintah jangan dibiarkan berlarut-larut,” katanya.

Sebelumnya Pemkot Banjar berencana menaikan PPJ dari 3% menjadi 6%. Itu karena devisitnya anggaran pemerintah dari pendapatan PPJ.

”Dalam satu bulan kurang lebih Rp 200 juta, sedangkan beban PJU yang harus dibayar Rp 250 juta. Devisit Rp 50 juta,” ujar Anggota Komisi lll DPRD Kota Banjar Budi Sutrisno.

Pihaknya menyetujui usulan eksekutif untuk menaikan PPJ. Pasalnya dibanding kabupaten dan kota terdekat di wilayah Priangan Timur, Banjar paling kecil PPJ-nya.

”Yang lain sudah 10%, Banjar sudah lama masih 3%. Sudah saatnya naik untuk menutupi kekurangan atau devisit dari pendapatan PPJ,” ujarnya.

Pemerhati pemerintah Sidik Firmadi menilai langkah pemerintah akan menaikkan PPJ sudah tepat. Pasalnya jika PPJ terus berada di 3% maka pemerintah akan terus merugi. Itu juga terus menguras anggaran.

”Melihat fenomena ini tentunya pemerintah Kota Banjar tidak boleh tinggal diam, jika terus dibiarkan maka pemerintah Kota Banjar akan terus merugi dan itu akan menguras anggaran, seharusnya anggaran yang ada dapat digunakan untuk pembangunan pada sektor lain, daripada hanya sekadar untuk nombok membayar PJU tiap bulan,” kata dia.

Namun, jelasnya, pemerintah perlu waspada atas upaya penaikan PPJ. Pemerintah harus lebih rutin memberikan pemahaman dan pendekatan kepada pelanggan PLN yakni masyarakat yang menjadi kunci pendapatan PPJ. Perlu sosialisasi yang intensif supaya penaikan tidak menjadi kegaduhan yang berdampak pada kelancaran pemerintahan.

”Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat.

Pertama sebaiknya Pemerintah Kota Banjar terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait alasan dan tujuan menaikkan pajak PJU, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa kenaikan pajak PJU untuk kebaikan bersama agar pemerintah Kota Banjar tidak nombok terus menerus,”.

Kedua lanjutnya, perlu dilakukan peningkatan di bidang penerangan jalan, misalnya dengan memasang lampu PJU secara merata di seluruh jalanan di Kota Banjar terutama jalan-jalan yang rawan tindak kejahatan. Sehingga dengan begitu masyarakat tidak akan merasa terbebani dengan kenaikan pajak PJU tersebut.

”Karena mereka akan merasa nyaman dan aman, serta merasa ada peningkatan pelayanan di bidang penerangan jalan. Saya berharap apapun solusi atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Kota Banjar, semoga dapat menyelesaikan masalah dan tidak membebani masyarakat,” ucapnya. (cep)

loading...