Produk Hukum Kini Mudah Diakses Masyarakat

116
0
MERESMIKAN. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof Dr H R Benny Riyanto SH, MHum CN didampingi Bupati Garut H Rudy Gunawan meresmikan kios Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kamis (21/2).yana taryana / rakyat garut

TAROGONG KIDUL – Masyarakat kini bisa dengan mudah mengetahui semua produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah, baik pusat maupun Kabupaten Garut. Hal itu karena Bagian Hukum Pemkab Garut meluncurkan kios Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Peluncuran aplikasi dan website ini dilakukan oleh Bupati Garut H Rudy Gunawan bersama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Prof Dr H R Benny Riyanto SH, MHum CN di Lingkungan Setda Garut Kamis (21/2).

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof Dr H R Benny Riyanto SH, MHum CN mengatakan JDIH merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 tahum 2012, dimana seluruh peraturan dan regulasi dari seluruh pemangku kepentingan, dari mulai kementerian, lembaga dan lainnya harus diintegrasikan menjadi satu. “Jadi semua peraturan dan regulasi dari seluruh pemangku kepentingan itu harus disatukan menjadi satu dalam JDIH ini,” terangnya.

Dengan adanya JDIH, kata dia, seluruh masyarakat bisa mengakses seluruh produk hukum yang dibuat pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pusat. “Masyarakat tidak kesulitan dalan mengakses produk hukum yang dibuat pemerintah, tinggal akses di internet saja,” terangnya.

Dia menerangkan dalam menjalankan peraturan presiden, selain memberikan informasi melalui surat, pihaknya juga mengadakan pelatihan terkait pengisian pro­gram JDIH di kabupaten/kota. “Seperti sekarang ini, kami diundang oleh Pemkab Garut untuk memberikan sosialisasi dan cara pengisian untuk program JDIH ini,” terangnya.

Benny mengaku saat ini memang belum bisa seluruh kabupaten/kota bergabung dalam JDIH karena terkendala berbagai hal. “Kabupaten/kota yang gabung itu baru 40 persen. Kalau anggota JDIH sekarang ada 1.690 anggota,” terangnya. Dia berharap seluruh pemangku kebijakan bisa bergabung di JDIH, karena bisa mem­permudah masyarakat dalam mengakses berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Kepala Sub Bagian JDIH Bagian Hukum Pemkab Garut Yudi Jualiandi SH, MH mengatakan launcing kios JIDH dilakukan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam mengakses produk hukum di Pemkab Garut. “Masyarakat akan mudah untuk mengetahui berbagai produk hukum pemerintah daerah,” terangnya.

Menurut dia, produk hukum yang nanti bisa diakses masyarakat yakni, peraturan daerah (perda), peraturan bupati (perbup), peraturan DPRD dan informasi hukum lainnya. “Caranya tinggal di-klik pilih produk hukum mana dan tahun berapa yang akan dilihat. Semuanya ada di sistem ini,” katanya.

Bukan hanya produk hukum daerah, kata dia, peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan pusat juga bisa dilihat di program JDIH. “Nantinya kami juga akan mengintegrasikan dengan peraturan yang ada di kecamatan dan desa supaya masyarakat bisa mengetahuinya,” terangnya.

Yudi menerangkan selain informasi hukum, pihaknya juga membuat website dalam memberikan informasi terkait kegiatan bagian hukum Pemkab Garut. “Tinggal buka saja www.Jdihgarutkab.go.id, semua informasi terjait produk hukum khususnya Pemkab Garut ada di sana,” terangnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.