Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4%

19.6%

8.1%

68.3%

Program Padat Karya Kementrian PUPR Majukan Ekonomi Warga Ciamis

103
0
DIBANGUN. Kementerian PUPR membangun saluran irigasi di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di tengah pandemi. Terlebih, pembangunan sarana bisa menunjang kemajuan ekonomi daerah.

Iman S Rahman, Ciamis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), pekerjaan: perbaikan jaringan irigasi pertanian.

Baca juga : Rumah Anggota Linmas Sindangbarang Panumbangan Ciamis Hangus Terbakar

Program Kementerian PUPR itu dilaksanakan di Desa Baregbeg, Desa Sukamulya dan Desa Sukamaju. Semuanya di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Solihin bersyukur atas pembangunan infrastruktur dari Kementerian PUPR tersebut. Bantuan peningkatan tata guna air irigasi itu senilai Rp 195.000.000. Sumbernya dari APBN 2020. Saat ini masih dalam pengerjaan. Waktunya 60 hari kalender.

“Dengan adanya pem­bangun­an irigasi itu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat semua untuk pengairan lahan pesawahan seluas 2 hektare,” ujarnya Jumat (4/9/2020).

Sebelum dibangun irigasi, masyarakat sulit mendapatkan suplai air untuk ke sawah. Karena aliran sungai dari Cipedang sulit mengalir karena saluran irigasinya kecil dan sempit. Namun sekarang ada bantuan dari Kementerian PUPR. Saluran air dibangun. Panjangnya 600 meter.

Dia berharap Kementerian PUPR juga bisa melanjutkan pembangunan irigasi di wilayahnya nanti, karena masih banyak irigasi yang harus dibangun.

“Mudah-mudahan tahun yang akan datang ada program dari PUPR pusat nantinya lagi,” harapnya.

Pembangunan irigasi akan berdampak pada sektor ekonomi. Pasokan air yang melimpah akan membuat hasil pertanian meningkat. Apalagi, sebelumnya di saat kemarau, warga kesulitan mendapatkan air untuk mengairi lahan pertanian.

“Kami masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR,” ujarnya.

Kepala Dusun Sariang Hilir Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Iwan sangat menyambut baik bantuan infrastruktur irigasi dari Kementerian PUPR. Masyarakat di lingkungannya gembira. Karena air bisa mengalir ke lahan pertanian. Kolam ikan masyarakat juga terairi.

“Dulunya kami kesulitan air kini dengan adanya irigasi akan melimpah air dengan pemberian pembangunan irigasi ini, akan kami manfaatkan sebenar-benarnya,” ujarnya.

Pejabat sementara Kepala Desa Baregbeg Atik Sugiarti menjelaskan pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan saluran irigasi dari Kementerian PUPR itu ada tiga desa di Kecamatan Baregbeg, diantaranya Desa Beregbeg, Sukamulnya dan Sukamaju.

Desa Baregbeg mendapatkan bantuan pembangunan irigasi yang bernilai Rp 195.000.000. Panjangnya 600 meter. Saat ini masih tahap pembangunan. Semoga secepatnya bisa rampung sesuai 60 hari kerja.

“Kami masyarakat Desa Baregbeg terbantu, karena sekarang 50 hektare sawah masyarakat akan teraliri air yang melimpah dan perekonomian akan menggeliat ke depannya,” terangnya.

Atik mengaku sebelum ada pembangunan irigasi, air bocor ke jalan, sehingga dampaknya area pertanian tidak terairi dengan maksimal. Hasil panen hanya dua kali saja.

Namun dengan pembangunan jaringan irigasi, mudah-mudahan membuat panen petani bisa empat kali dalam satu tahun masa panen.

“Kami juga sangat berterimakasih kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan di desa kami, karena sangat kami rasakan manfaatnya,” ujarnya.

Camat Baregbeg Kabupaten Ciamis H Edy Yulianto ATD MM menjelaskan di Kecamatan Baregbeg ada tiga desa yang mendapatkan Program P3TGAI dari Kementerian PUPR, yaitu Desa Baregbeg, Desa Sukamulya dan Sukamaju.

“Pembangunannya dilaksanakan dalam meningkatkan peran serta masyarakat melalui padat karya,” paparnya.

Pembangunan infrastruktur itu sangat besar manfaatnya buat masyarakat karena dapat mendukung ketahanan pangan.

“Justru dalam masa pandemi begini ada kegiatan yang cukup membantu masyarakat,” ujarnya.

Tingkatkan Kualitas Rumah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah Pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut melalui program peningkatan kualitas rumah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia. Programnya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah.

Pada tahun 2020, anggaran BSPS dialokasikan sebesar Rp 4,6 triliun untuk peningkatan kualitas di 449 kabupaten/kota dan membangun baru di 133 kabupaten/kota.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki.

Program BPSPS tahun 2020 salah satunya disalurkan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 13.902 unit untuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Anggaran yang dialokasikan untuk Program BSPS di Jawa Barat sebesar Rp 243,28 miliar. Pelaksanaan Program BSPS di Jawa Barat dilaksanakan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebanyak 10.000 unit dan tahap kedua sebanyak 3.902 unit.

Untuk tahap pertama Program BSPS di Provinsi Jawa Barat sebanyak 10.000 unit rumah dilaksanakan di Kabupaten Cianjur (2.190 unit), Kabupaten Tasikmalaya (2.575 unit), Kota Tasikmalaya (425 unit), Kabupaten Subang (210 unit), Kabupaten Sukabumi (1.960 unit), Kota Sukabumi (130 unit), Kabupaten Indramayu (1.070 unit), Kabupaten Sumedang (90 unit), Kabupaten Bandung (1.350 unit).

Sedangkan untuk Program BSPS tahap kedua akan dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya (420 unit), Kabupaten Pangandaran (200 unit), Kabupaten Majalengka (200 unit), Kabupaten Garut (80 unit), Kota Bandung (350 unit), Kabupaten Ciamis (200 unit), Kabupaten Kuningan (100 unit), Kota Cirebon (100 unit), Kabupaten Cirebon (630 unit), Kabupaten Indramayu (370 unit) dan Kabupaten Cianjur (125 unit).

Di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sebanyak 200 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah mendapatkan bantuan sebesar Rp 17,5 juta per unit dari program BSPS atau bedah rumah.

Penyerahan bantuan tersebut secara simbolis dilaksanakan di Desa Sindangrasa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu.

Adapun lokasi pelaksanaannya berada di Banjaranyar sebanyak 100 unit, Banjarsari 50 unit dan Cisaga 50 unit.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan upah kerja Program BSPS kepada para tukang bangunan yang terlibat.

Penyerahan upah dilakukan secara simbolis oleh perwakilan dari PPK Rumah Swadaya wilayah II, perwakilan dari pihak bank penyalur program BSPS serta pemerintahan desa setempat.

Total anggaran BSPS di Kabupaten Ciamis yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebanyak Rp 3,5 miliar.

Bentuk bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun.

Adapun rincian biaya yang di keluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp 15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Sehingga total biaya yang untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp 17,5 juta.

Salah seorang penerima Program BSPS dari Desa Sindangrasa Dede Suhendra mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan rumahnya.

“Kami seperti bermimpi mendapatkan bantuan bedah rumah ini. Sebab tadinya rumah kami hanya menggunakan dinding bambu sekarang sudah menggunakan dinding batu seperti rumah lainnya. Kami sangat bersyukur karena Kementerian PUPR bisa membuat rumah saya lebih layak huni,” katanya.

Selama masa pandemi Covid-19, pelaksanaan program tetap dikerjakan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga : 3 Rumah Warga Panumbangan Ciamis Hangus Dilalap Si Jago Merah

Misalnya mengurangi jumlah orang dalam pelaksanaan rembug warga, tenaga fasilitator lapangan (TFL) selalu menggunakan masker saat mendampingi masyarakat penerima bantuan dan penyediaan hand sanitizer di lapangan.

Pelaksanaan program BSPS mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR terkait protokol pelaksanaan kegiatan BSPS pada masa pandemi Covid-19. (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.