Aliansi BEM Tasikmalaya Berunjuk Rasa di Gedung DPRD

Program Pemkot Tak Memuaskan

2
LUAPKAN KEKECEWAAN. Aliansi BEM Tasikmalaya berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (17/9). (Foto bawah) Koordinator Pusat Aliansi BEM Tasikmalaya Hilma Fanniar Rahman (kanan) berbicara di samping para pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (17/9).

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

INDIHIANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (ABEM) Tasikmalaya berunjuk rasa di Gedung DPRD, Senin (17/9). Mereka menuntut pemerintah kota (pemkot) lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran, peduli terhadap pendidikan, permasalahan sosial dan kesehatan.

Koordinator Pusat ABEM Tasikmalaya Hilma Fanniar Rahman menyatakan unjuk rasa itu merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap kepemimpinan Budi Budiman-M Yusuf. Sebelumnya, pihaknya sudah beraudiensi dengan instansi terkait dan kepala daerah untuk membahas berbagai persoalan. Namun, tindak lanjutnya tidak memuaskan.

Persoalan-persoalan yang dimaksud, terang dia, seperti Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebelumnya, pihaknya sudah meminta pemkot lebih memperhatikan pendidikan dan permasalahan sosial sebagai fokus program yang dimasukkan dalam RPJMD.

Namun, dalam penetapan dan implementasinya tak ada satu pun usulan mahasiswa yang diakomodir. “Saat aksi Mei lalu, wali kota berkomitmen akan menyelesaikan prostitusi di Jalan Mayor Utarya. Kemudian persoalan anak kecil yang memunguti sampah dengan gerobak. Termasuk peredaran miras di Kota Santri. Tapi sampai saat ini kita lihat belum ada tindakan riil,” katanya.

Berkaitan dengan pendidikan, jelas dia, sekitar 21 persen APBD untuk pendidikan banyak yang dialokasikan untuk kunjungan kerja atau perjalanan dinas. Program ini tidak efektif dan efisien untuk memajukan sektor pendidikan. “Sebetulnya banyak prioritas untuk dibangun. Salah satunya perpustakaan daerah ditempatkan di lokasi strategis. Saat ini kan kondisinya di kompleks perkantoran yang terkesan eksklusif dan sulit diakses,” jelasnya.

Hilma membeberkan dari hasil survei terhadap 100 remaja, hanya seorang yang selesai membaca buku dalam satu bulan. Kondisi ini membuktikan bahwa program perpustakaan daerah (perpusda) telah gagal meningkatkan minat baca masyarakat. Maka dari itu, perlu ada pengkajian ulang mengenai penempatan perpusda.

“Sebab kondisi perpusda tidak representatif. Harusnya anggaran itu diarahkan ke sana. Bukan membangun taman-taman yang tidak ada relevansinya dengan Kota Madani seperti jargon wali kota,” paparnya.

Selain itu, kata dia, dalam menangani persoalan moral, tampaknya pemkot kurang serius. Penjualan minuman keras (miras) masih ada. Prostitusi pun berjalan. “Kita lihat upaya pemkot menyelesaikan persoalan-persoalan itu ala kadarnya.

Hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak bertanggungjawab atas program yang disusunnya,” terang Hilma.

“Termasuk rumah pribadi wali kota disewa lewat APBD. Sampai sekarang belum ada rumah dinas sendiri. Anggaran yang diserap pemkot itu kita lihat mubazir. Padahal, bila dialokasikan bagi pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif,” tutur dia.

Sejauh ini, kata dia, kesuksesan wali kota dalam membangun Kota Tasikmalaya ditaksir baru mencapai 60 persen. Apalagi di periode dua ini, kepala daerah terlihat tidak bergairah dalam menyelesaikan persoalan. “Kita lihat periode dua malah tidak semangat dan concern untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” keluhnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin berkomitmen untuk memperketat pengawasan sesuai tugas dan fungsi legislatif. Juga memastikan anggaran pro rakyat. “Memang dari kalender anggaran, besok (hari ini) baru mulai pembahasan umum anggaran untuk 2019. Kami lihat beragam persoalan yang disampaikan mahasiswa perlu perhatian,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Jeni Jayusman menyatakan pihaknya terus berupaya melakukan efisiensi anggaran dan efektivitas kerja. Namun, dari sisi anggaran belanja pegawai sebetulnya Kota Tasikmalaya masuk kategori terendah yang mana masih di bawah sekitar 50 persen. “Perlu diakui bersama, kita terus berupaya meski memang belum secepat yang diharapkan mahasiswa,” jelas Jeni. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.