Protes Pembubaran, Aktivis Aksi Bisu

179
0
AKSI BISU. Dua aktivis PMII Kota Tasikmalaya melakukan aksi bisu di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (22/2). Firgiawan / radar tasikmalaya

MENYIKAPI Pembubaran PD Pasar Resik, aktivis PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya melakukan aksi bisu usai rapat paripurna di depan tiang bendera halaman Gedung DPRD, Jumat (22/2) sekitar pukul 15.30. Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya tidak menunda pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu.

Sekretaris PC PMII Kota Tasikmalaya Deni Romdoni menyatakan, pihaknya berkali-kali meminta penundaan pembubaran PD Pasar Resik sebelum pemkot menginformasikan kepada publik hasil audit internal. Namun, pemkot tidak menggubrisnya. “Tadi malam kami (kemarin) menginap di sini sampai subuh pukul 04.30 WIB. Tapi tidak ada satu pun dewan yang terhormat atau pihak pemkot merespons,” ucapnya.

Menurut dia, pengesahan Perda Pembubaran PD Pasar Resik itu seolah pemkot tidak mendengarkan saran dan masukan dari kalangan aktivis mahasiswa. “Kita akan terus mencari dan mempertanyakan hasil audit dari pemkot, serta laporan pengelolaan keuangan PD Pasar Resik,” kata dia.

Sementara dalam aksi itu, dua aktivis PMII berdiri tegak menghadap arah ruang rapat paripurna tanpa mengenakan baju. Mereka membungkam mulutnya selama hampir satu setengah jam.

Salah seorang aktivis mencoret-coret tubuhnya dengan tulisan “Pembungkaman Demokrasi, DPRD-Pemkot Banci”. Salah seorang lainnya menutupi tubuhnya dengan kain layaknya mumi. Tidak ada petugas keamanan yang menertibkan aktivis tersebut hingga akhirnya aksi itu berakhir sekitar pukul 17.00.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin menerangkan aktivis mahasiswa itu sudah mendapatkan penjelasan terkait pembubaran PD Pasar Resik pada audiensi, Senin (17/2). “Mereka (aktivis) minta penundaan paripurna, sementara waktu tidak memungkinkan karena harus rapat Banmus kembali dan segala macam. Akan ada kekacauan di internal kami kalau undurkan paripurna,” ucap dia.

Menurut dia, DPRD bukan tidak menghormati usulan mahasiswa atau bersikap tidak aspiratif. Pada prinsipnya, keinginan mahasiswa untuk mengaudit bisa terlaksana setelah perda itu diketuk mengingat akan ada beberapa tahapan di masa transisi enam bulan. Salah satunya audit PD Pasar Resik. “Di masa enam bulan itu, pertama membentuk tim transisi, tim audit, pengalihan dan penyelesaian hak karyawan. Kalau teman-teman ingin mengaudit mari kawal bersama nanti, kami juga belum tahu saat ini,” ujar Agus. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.