Proyek Cable Car di Bandung Barat Masih Proses Izin Lahan

122
0
BELUM SIAP: Rencana proyek Cable Car di Kabupaten Bandung Barat masih dalam proses izin lahan di wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kemarin. Ist

BANDUNG BARAT – Untuk memastikan proyek cable car yang akan dibangun di wilayah Lembang terus berjalan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung Barat, PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS) kini tengah melakukan proses izin lahan di jalur yang akan dilewati.

Direktur PT PMgS Denny Ismawan mengatakan, saat ini tim dari BUMD tengah bekerja di lapangan dan sekarang fokus untuk memproses izin lahan dulu kepada warga atau tanah milik swasta (PT Bintang Mentari Perkasa) yang memang akan dilalui jalur cable car.

“Sistem kerjasamanya dengan pemilik lahan masih tahap negosiasi. Namun yang pasti untuk pembebasan lahan secara total tidak mungkin. Kita harus optimis kalau proyek ini bisa lancar dan terwujud di Bandung Barat,” kata Denny di Ngamprah, Selasa (29/1/19).

Bila proses izin lahan telah selesai, kata dia, selanjutnya akan mengajukan izin trase ke Kemenhub dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.

“Memang tahapannya panjang dan kita menargetkan proses izin juga bisa cepat selesai supaya cable car bisa dilangsung dibangun. Seperti izin lingkungan, izin warga sekitar hingga keluar IMB. Karena investor juga menunggu perizinan bisa cepat selesai dulu,” ungkapnya.

Denny juga menjelaskan, untuk posisi stasiun cable car ini masih dalam pembahasan dan belum final. Karena selain lahannya harus jelas, posisinya juga harus strategis.

“Soal stasiun juga sedang dibahas karena ini urusannnya dengan izin trase. Yang penting harapan saya ke depan bila ini sudah terbangun bisa memberikan dampak positif khususnya pemecah kemacetan di Lembang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Teknik dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Fauzan belum lama ini mengungkapkan, jika proyek cable car ini masih di hadapkan persoalan status lahan.

“Yang terpenting status tanahnya dulu harus clear (bebas), karena trasenya akan meleweti rumah warga atau tanah kosong. Apakah nantinya bisa dibebaskan tanahnya atau dikerjasamakan, itu tergantung pemrakarsa proyek tersebut. Yang terpenting kami (Dishub) sangat mendukung terwujudnya proyek tersebut dan kalau ini berhasil bisa menjadi proyek pertama di Indonesia,” ungkapnya.

Fauzan menyebutkan, idealnya lahan yang harus clear untuk trase cable car itu seluas 15 meter (kanan-kiri). Bahkan berdasarkan laporan dari desa setempat, ada 8 kepala keluarga (KK) yang terlewati jalur cable car.

“Kalau untuk stasiun memang tidak terlalu sulit karena bisa di pusatkan di satu titik. Tapi untuk jalur yang dilewati akan melalui tanah dan bangunan yang lain. Sementara jalur cable car ini direncanakan akan menempuh jarak 1,5 kilometer,” ungkapnya.

Selain status tanah, ujar dia, nama trase juga harus diganti. Proposal yang sudah diberikan kepada Dishub dari pihak pemrakarsa awalnya nama trase ditulis Farmhouse-Floating Market.

“Dalam aturanya tidak boleh nama dari pihak komersil dan diharuskan untuk direvisi nomenklaturnya menjadi Desa Gudangkahuripan-Desa Lembang. Sampai saat ini revisi proposalnya belum kami terima lagi, jadi belum bisa diproses,” ujarnya.

Seperti diketahui, pembangunan proyek cable car sudah ditandai denhan kesepakatan kerja sama atau MoU antara Pemkab Bandung Barat yang diwaikili oleh PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS) BUMD Bandung Barat bersama dengan PT Aditya Dharmaputra Persada selaku pihak swasta yang akan membangun proyek tersebut.

(RBD/bie/pojokjabar)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.