Proyek Lingkar Utara Kota Tasik Dilaporkan KMRT ke Polres & Kejari

2112
0
LAPORKAN. Sejumlah pengurus KMRT menyampaikan surat dugaan pelanggaran pada proses pembangunan Jalan Lingkar Utara, terhadap Kejaksaan Negeri dan Polres Tasikmalaya Kota Senin (2/11).

INDIHIANG – Menindaklanjuti hasil audiensi pada 24 September 2020 lalu, terkait adanya persoalan analisis dampak lingkungan (Amdal) pada pembangunan Jalan Lingkar Utara (Lingtar).

Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) melayangkan laporan ke dua instansi sekaligus, yakni Polres dan Kejari Kota Tasikmalaya.

Presiden KMRT, Arief Rahman Hakim mengungkapkan hasil audiensi beberapa bulan lalu tersebu bermunculan fakta hukum dimulainya proses pembangunan. Dimana, pada penggarapan proyek mercusuar itu mengunakan dua Amdal.

“Amdal pertama di buat pada Tahun 2008 kenyataanya bahwa antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 tidak ada kegiatan Fisik di Trase I, Amdal kedua di buat pada tahun 2016. kenyataanya antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun Agustus 2020 tidak ada kegiatan Fisik di Trase II tersebut,” kata Arief memaparkan usai menyerahkan surat pelaporan terhadap Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Senin (2/11).

Dia menceritakan dalam audiensi, konsultan Amdal di Tahun 2016 tidak dapat membuktikan kapan dilaksanakannya sosialisasi dan pelibatan masyarakat serta pengumuman kegiatan. Pada tahapan penyusunan dokumen Amdalnya.

“Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Amdal, Pasal 24 terkait Daluwarsa Kelayakan Lingkungan Hidup dan kegiatan pekerjaan fisik. Maka dokumen Amdal Tahun 2008, untuk trase 1 sudah kedaluarsa sejak 2011. Kemudian, dokumen Amdal 2016, untuk Trase II, kedaluarsa di akhir Tahun 2019,” analisisnya.

Kemudian, lanjut dia, merujuk terhadap surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Nomor 660/1732-DLH/2020 tertanggal 16 September 2020.

Dimana pada pokok penjelasannya, menyatakan bahwa tidak ada izin lingkungan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Lingtar) Kota Tasikmalaya.

“Padahal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan,” telaah Arief.

Maka dari itu, pihaknya melayangkan dugaan tindak pidana korupsi dan mal administrasi atas proyek Lingkar Utara yang dilaksanakan Pemkot. Pihaknya mendesak para penegak hukum merespons aduan tersebut segera diusut.

“Kami sudah layangkan surat laporannya. Semoga ini segera direspons dan ditindaklanjuti,” harapnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya meminta eksekutif menuntaskan terlebih dahulu, proses persoalan administratif proyek mercusuar Lingkar Utara (Lingtar). Sebelum kegiatan pembangunannya dilanjutkan di anggaran perubahan 2020, maupun tahun selanjutnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Bagas Suryono mengatakan informasi yang ia peroleh, Provinsi Jawa Barat akan kembali menggulirkan bantuan dana untuk melanjutkan pembangunan fly over di jalur tersebut.

Baca juga : IGD RSUD Kota Tasik Ditutup, Ini Kata Manajement..

“Jelas, rekomendasi DPRD tuntaskan dulu proses administrasinya. Kalau belum beres ya nanti risiko ditanggung eksekutif sendiri,” ucapnya kepada Radar, Selasa (6/10).

Menurutnya, beberapa waktu lalu mencuat adanya sejumlah persoalan berkenaan kelengkapan administrasi sebagai prasyarat pendirian jalan dan jembatan milik pemerintah itu. Bahkan, proyek menahun ini masih menyisakan pekerjaan rumah atas adanya sejumlah pemilik lahan yang belum memperoleh uang pengganti.

“Sejak awal kan kita rekomendasikan pada hasil penelaahan LKPJ Wali Kota Tasikmalaya tahun lalu agar sejumlah pekerjaan rumahnya dituntaskan dulu. Supaya, tidak muncul persoalan-persoalan baru ketika pembangunan hendak dilanjutkan,” kata politisi PAN tersebut. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.