Proyek Lingtar Jalan Terus

231
0
PROYEK LINGTAR. Suasana di kawasan Jembatan Cikalang di jalur Lingkar Utara (Lingtar), Rabu (30/1).Firgiawan / Radar Tasikmalaya

BUNGURSARI – Pemerintah Kota Tasikmalaya merencanakan pembangunan flyover (jembatan layang) di Jalan Lingkar Utara (Lingtar) tahun ini. Persoalan dugaan korupsi dana konsinyasi pembebasan lahan Lingtar tidak membuat proyek tersebut mandek.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menjelaskan pembangunan jalan penghubung Kecamatan Cibeureum dengan Cibeureum itu sangat dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah terus melanjutkan proyek Lingtar untuk memudahkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan.

“Hanya saja, komitmen kami dengan pemilik lahan yang belum menerima dana penggantian lahan tidak akan diganggu dulu,” kata dia kepada wartawan, Rabu (30/1).

Untuk membangun flyover yang melintasi rel kereta api itu, pemkot juga mendapatkan dana segar sebesar Rp 30 miliar dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat tahun ini. Anggaran sebesar Rp 15 miliar juga disiapkan untuk membangun jalan di rute tersebut.

“Alhamdulillah kita dapat Banprov, jadi tahun lalu kita dapat untuk pembangunan Jembatan Cikalang, sekarang untuk flyover rel kereta api dan juga pembangunan jalan. Mudah-mudahan bisa nyambung jalannya dulu supaya bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujar dia menjelaskan.

Sementara ini, menurut Ivan, di jalur Lingtar itu masih ada tujuh bidang lahan yang belum bisa digarap. Salah satunya pembongkaran dua rumah di simpang Gerbang Lanud Wiriadinata. Rumah tersebut belum bisa dibongkar lantaran pemilik lahan belum menghendakinya.

“Ya kita tidak dulu garap sambil menanti keputusan hukum yang saat ini ditangani Pengadilan Bandung, terkait hilangnya dana konsinyasi. Semoga bisa cepat selesai proses hukumnya supaya jelas dan tindak lanjut kami seperti apa ke depannya,” tutur dia.

Adapun terkait adanya perwakilan pemilik lahan yang akan melaporkan kasus dugaan korupsi dana konsinyasi ke aparat penegak hukum di tingkat pusat, Ivan menanggapi hal itu sebagai hak warga. Dia beranggapan bahwa para pemilik lahan itu tidak menerima nominal pembebasan lahan di jalur Lingtar yang ditetapkan tim appraisal.

“Inti persoalannya kan besaran ganti ruginya. Itu, sudah dibahas pemkot bersama instansi terkait, apakah mungkin kita lakukan penaksiran harga ulang? Ternyata sampai saat ini kami belum menemukan celah untuk melaksanakannya,” kata dia.

Ivan menjelaskan pemkot sebenarnya siap apabila harus adalah penaksiran ulang harga lahan sesuai keinginan para pemilik. Bahkan, konsultasi ke berbagai pihak juga sudah dilakukan. Namun, penaksiran ulang itu belum ada dasar hukum karena menyangkut uang negara.

“Apalagi, saat ini sedang menghadapi persoalan hilangnya dana konsinyasi dulu. Semoga cepat selesai dan jelas,” ucapnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.