Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.1%

19.7%

8.1%

68.1%

Proyek SAB Balokang Patrol Dianggap Hamburkan Anggaran

69
0
SARANA. Lokasi KwH yang dipasang di Sarana Air Baku Balokang Patrol di Desa Jajawar. Sarana listrik itu rampung dibangun Oktober 2019 dengan anggaran Rp 285 juta dan tagihan listrik setiap bulannya Rp 14 juta. Cecep herdi / radar tasikmalaya
SARANA. Lokasi KwH yang dipasang di Sarana Air Baku Balokang Patrol di Desa Jajawar. Sarana listrik itu rampung dibangun Oktober 2019 dengan anggaran Rp 285 juta dan tagihan listrik setiap bulannya Rp 14 juta. Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Dilema menghantui proyek Sumber Air Baku (SAB) Balokang Patrol di Desa Jajawar Kecamatan Banjar. Pembayaran listrik harus dilakukan, meskipun proyek belasan miliar itu mangkrak.

“Jika tidak dibayar maka diputus aliran listriknya. Kalau sudah diputus dan masih menunggak, maka akan dicabut rampung KwH-nya. Kalau mau pasang lagi maka harus membayar biaya pemasangan baru sekaligus membayar tunggakan. Meskipun saat ini sarana air baku itu tidak beroperasi,” kata Manajer Unit Layanan Terpadu PLN Kota Banjar Kelik Kurniawan di kantor PLN Banjar, Senin (14/9).

Ia menjelaskan pembayaran listrik 345 KVA itu tetap dibebankan selama belum ada pencabutan. Sejak Oktober 2019, beban listrik tersebut dihitung dari rekening minimum pemakaian kurang dari 40 jam dalam waktu satu bulan. Sehingga, beban biaya setiap bulannya kurang lebih Rp 14 juta. Namun jika nanti Balokang Patrol itu sudah beroperasi dan pemakaian beban listriknya bertambah atau di atas 40 jam, maka dipastikan tagihan biayanya juga akan bertambah.

“Pemakaian KWH pada bulan Agustus tahun ini sekitar 1.890 KWH, jadi masuknya ke rekening minimum. Rekening minumim itu 40 jam nyala kali daya 345 KVA. Kalau melebihi 40 jam pemakaian dalam satu bulan itu dihitung dari pemakaian beban. Itu sudah otomatis sistem untuk pembayaran saat ini,” katanya.

Baca juga : Langkah Petani Muda Bisa Menjadi Pilot Project

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar Irfan Ali Syabana terus menyoroti kondisi tersebut. Kata dia, anggaran yang dikucurkan untuk pembayaran listrik setiap bulannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Justru yang terjadi malah menghambur-hamburkan anggaran.

“Fungsi dari proyek itu mana? Terus mengeluarkan anggaran, tapi tidak ada manfaatnya yang bisa dirasakan masyarakat. Sudah hampir satu tahun beban listrik dibayar terus setiap bulannya sekitar Rp 14 juta, tapi tempatnya tidak beroperasi, tidak bisa menghasilkan air bersih sesuai rencana awal dibuatnya sarana itu. Ini harus ada yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, belum ada yang memberikan pernyataan terkait itu dari pihak BBWS Citanduy. Saat hendak dikonfirmasi, humas BBWS Citanduy sedang tak ada di tempat. Sedangkan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Sekretaris BBWS Citanduy Heriadi pun belum memberikan penjelasan.

“Mohon maaf, Pak Kabalai sedang banyak tamu. Beliau tidak bisa diwawancara. Nanti saya coba atur jadwal pagi untuk wawancara,” kata dia kemarin.

Baca juga : PMII Kota Banjar Minta APH Awasi Proyek Balokang Patrol

Direktur PDAM Tirta Anom Kota Banjar E Fitrah Nurkamilah mengakui beban biaya listrik Sarana Air Baku Balokang Patrol masih dibayar oleh BBWS. Pihaknya hanya membayar tagihan listrtik di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Situ Batu.

“Oh kalau yang di Balokang Patrol itu dibayar oleh BBWS, kita (PDAM) hanya membayar yang di pengolahan airnya (IPA Situ Batu),” kata dia kemarin. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.