PSBB di Kota Tasik Sudah Siap & Tinggal Menyempurnakan

1497
0

KOTA TASIK – Hingga Jumat (01/05) sore, Pemerintah Kota Tasik terus melakukan persiapan persiapan terkait rencana penerapan Pembatasan Sosial Sekala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran covid -19.

“Sesuai arahan gubernur sebaiknya seluruh kota dan kabupaten mulai melaksanakan PSBB, karena hal itu dianggap baik untuk memutus mata rantai penuebaran virus covid -19,” ujar Walikota Tasikmalaya H.Budi Budiman.

Ungkap Budi, dalam PSBB akan dilakukan pembatasan pada pendidikan atau proses belajar mengajar, kerja, termasuk pembatasan aktivitas keagamaan.

“Di kita sebenarnya pembatasan – pembatasan tersebut sudah berjalan. Seperti pembatasan pendidikan, di kita sudah berjalan murid belajar dari rumah, terus pembatasan tempat kerja di pemkot juga sudah diberlakukan serta tinggal nanti kita atur pembatasan kerja di tempat atau perusahaan lain melalui pengaturan jam kerja, hingga perkumpulan orangnya bisa dikurangi,” paparnya.

Budi menjelaskan, pembatasan kegiatan keagamaan di Kota Tasik sudah diterapkan dan sudah mendapatkan persetujuan dari MUI dan ulama seperti pelaksanan jumatan di Masjid Agung dihentikan sementara.

“Pengajian dan tablig akbar juga dihentikan sementara termasuk imbauan pelaksanaan shalat tarawih di rumah,” kata Budi.

Tambah Budi, pembatasan modal transportasi seperti pengaturan jam operasional angkutan di terminal, pembatasan jumlah penumpang angkutan, termasuk pengaturan ojol.

Sedangkan, pembatasan jam operasional ekonomi seperti pembatasan jam operasional pasar tradisional, mal, supermarket dan mini market.

Juga pembatasan kegiatan seni dan budaya dan pembatasan fasilitas fasilitas umum lainnya.

“Jadi pembatasan pembatasan tadi yang kini sedang kita siapkan, walaupun pada dasarnya hampir 70 persen pembatasan tersebut di Kota Tasik sudah berjalan, tinggal lakukan penyempurnaan,” tandasnya.

Untuk menindak lanjuti rencana tersebut tukas budi, pihaknya akan terus berkordinasi baik dengan aparat kepolisian dan TNI, Dishub, Indag dan lembaga yang terkait lainnya.

“Kita juga terkait pelaksanaan PSBB ini akan segera disusun masalah penerapan sanksi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan,” tukasnya.

Mengenai kepastian waktu, ungkap Budi, pihaknya masih menunggu keputusan gubernur dan izin dari kementerian kesehatan.

“Setalah itu kita bikin payung hukumnya melalui perwalkot sehingga pemerintah memiliki kewenangan hukum terkait pelaksanaan PSBB di Kota Tasikmalaya,” jelasnya.

(rezza/age)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.