Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
16%

84%

Apa Efek Perjalanan Dinas bagi Masyarakat? Sentil DPRD Tak Kecolongan Lagi

Publik Patut Pertanyakan

22
0

TASIK – Meningkatnya alokasi anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 menuai reaksi publik. Besarnya ongkos kunjungan kerja (kunker) tersebut disesalkan apabila tidak relevan dengan pelayanan publik.

Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Tasikmalaya Imam Farid Muslim mengaku kaget dengan besaran alokasi perjalanan dinas 2019 sebesar Rp 46 miliar lebih. Apalagi esensi kunker tersebut tidak jelas. ”Tentunya anggaran tersebut akan jadi pemborosan, karena efeknya bagi masyarakat cenderung nihil,” ujarnya kepada Radar, Senin (14/1).

Menurutnya, untuk mengakses informasi di dalam kota, luar kota, luar pulau atau pun luar negeri memang tidak dilarang. Namun harus dikaji kembali sisi efektivitasnya. ”Bahkan naiknya anggaran kunker sebesar 30 persen tersebut, bisa 55 kali lipat dari harga Vanessa Angel,” selorohnya.

Namun, kata dia, semahal itu kah biaya perjalanan eksekutif maupun legislatif di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin mutakhir. Dia meyakini, kali ini DPRD tidak kembali kecolongan seperti di tahun lalu. “Memang semahal itu? Tentu DPRD kali ini tidak kecolongan, sebab alokasi anggaran disepakati dan dimusyawarahkan eksekutif maupun legislatif,” tuturnya.

Mahasiswa Universitas Negeri Siliwangi (Unsil) ini menilai, kebijakan tersebut sangat kontroversi dan mengundang perdebatan di kalangan masyarakat. Mengingat sekitar 97 hari lagi menuju pesta demokrasi Pemilihan Legislatif pada 17 April 2019. “Lebih jauh lagi, kami khawatir bisa memicu kegaduhan publik yang melahirkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dan ini jelas tidak sehat, harus segera ada transparansi yang jelas ihwal anggaran kunker kepada masyarakat,” paparnya.

Pihaknya mengaku miris melihat sepak terjang penyelenggara pemerintahan yang seolah kurang kreatif, ditandai dengan beberapa kebijakan atau pembangunan yang belum dirasakan masyarakat secara langsung. “Miris, pemerintah kita saat ini sangat kurang kreatif dalam kinerja. Kecuali satu hal, masalah anggaran. Salah satunya dengan alokasi perjalanan dinas ini,” keluhnya.

Direktur Eksekutif Public Center Agung Zulfiana mengatakan kesejahteraan masyarakat adalah ukuran setiap kebijakan anggaran. Sehingga good governance dan clean governance bukan lagi sekadar visi dalam pemerintahan, melainkan ruh yang terwujud dalam sistem penganggaran efektif dan efisien. “Maka Rp 46 miliar untuk perjalanan dinas di tengah masyarakat, tidak lain sebagai check and balance agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan,” analisisnya.

Menurut Agung, secara implisit isu naiknya anggaran perjalanan dinas menjadi ramai lantaran mengandung tiga logika yang menyertainya. Pertama, perjalanan dinas sering kali menimbulkan pertanyaan. Kedua, besaran nominal yang digelontorkan terkesan penghamburan anggaran. “Ketiga, setiap perjalanan dinas yang menghabiskan biaya tidak sedikit, hasilnya kerap dianggap mengecewakan,” ungkap dia.

Dia memprediksi dengan pola kebiasaan tersebut, akan berimplikasi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap kegiatan perjalanan dinas. “Karena dalam praktiknya, sering ditemukan perbuatan tidak bertanggungjawab. Logisnya, yang mahal bukan semata nominal anggaran, tetapi kepercayaan publik terhadap keberpihakan anggaran untuk menyejahterakan masyarakat,” beber dia.

Adanya hal tersebut, kata Agung, akan menggiring opini publik bahwa perjalanan dinas hanya penghamburan di tengah kondisi ekonomi masyarakat jauh dari kesejahteraan.

Menurutnya, kinerja eksekutif maupun legislatif dalam penyusunan anggaran, serta berpihak terhadap kesejahteraan masyarakat patut dipertanyakan. “Apakah sebetulnya kegunaan hakiki perjalanan dinas, apabila manfaatnya tidaklah jelas,” tanyanya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Drs H Ivan Dicksan menjelaskan perjalanan dinas tidak hanya berupa kunjungan kerja (kunker) yang bersifat inisiatif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tetapi juga mengantisipasi apabila suatu instansi di daerah harus menghadiri undangan rapat-rapat di tingkat kementerian atau provinsi. “Jadi tidak hanya kunjungan kerja, tetapi rapat koordinasi maupun undangan dengan pusat maupun provinsi,” ujarnya kepada Radar, Minggu (13/1).

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tasikmalaya menegaskan alokasi perjalanan dinas sebesar Rp 46 miliar lebih itu tidak mesti harus diserap seluruhnya.

Termasuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang diposkan lima OPD, sebagai antisipasi apabila ada hal yang mengharuskan Pemkot berkunjung kembali ke negara yang pernah dijajaki kerjasama tahun sebelumnya.

“Tidak berarti harus dihabiskan, termasuk yang ke luar negeri. Kalau misalnya tak perlu ya tidak usah diserap, sayangnya kalau perlu, ketika tidak dianggarkan jadinya susah,” tutur Ivan.

Dia bercerita sebetulnya di Tahun 2019 Pemkot semakin memperketat perjalanan dinas. Ditandai dengan adanya penurunan batas maksimal perjalanan per bulan yakni 6 hari, dibandingkan tahun sebelumnya masih 9 hari. “Termasuk pegawai yang boleh berangkat itu diatur. Supaya yang benar-benar terkait dengan substansi kegiatan perjalanan dinas tersebut supaya tidak berbondong-bondong,” terangnya.

Hal itu, kata dia, sebagai good will Pemkot menekan perjalanan dinas tidak efektif dan efisien. Hanya saja, aturan tersebut bisa diterabas ketika suatu pegawai mendapat mandat langsung dari wali kota supaya menghadiri suatu kegiatan perjalanan dinas meski sudah melampaui batas maksimal per bulan. “Dalam Perwalkotnya maksimal perjalanan dinas enam hari per bulan, kecuali yang khusus atas perintah dari Pak Wali,” ungkap dia. (igi/kim)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.