PUPR Harus Kembalikan 4,2 Miliar

84
0
Loading...

SINGAPARNA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat menemukan 18 paket pekerjaan jalan pada APBD Kabupaten Tasikmalaya 2018 tidak sesuai volume. Paket-paket pekerjaan tersebut di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Atas ketidakpatuhan ini, negara mengalami kerugian Rp 4.204.819.288,84.

Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto SIP mengakui adanya temuan BPK RI soal paket pekerjaan jalan yang dilaksanakan PUPR tahun anggaran 2018. Namun, pihaknya sudah melakukan progres pengembalian sesuai waktu yang diberikan BPK.

“Sesuai dengan petunjuk dan arahan dari BPK itu sendiri, maka tahapan-tahapannya oleh pemkab sudah dilalui. BPK melakukan pemeriksaan kemudian ada sesuatu kesalahan ada kelemahan dan kekeliruan, kita tindak lanjuti dan kita ikuti apa yang disarankan oleh BPK,” ungkap Ade kepada Radar di Gedung Islamic Center, Selasa (25/6).

Ade menegaskan kekurangan volume pekerjaan itu akan dipenuhi dan diganti sesuai progres yang sedang dilakukan saat ini, yaitu melalui pengembalian ke kas daerah. “Kalau itu harus mengembalikan, kembalikan. Kalau toh kita harus riview atau tambah pekerjaan kita tambah pekerjaan,” ujar Ade.

Dengan temuan ini, terang Ade, menunjukkan masih adanya kelemahan-kelemahan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. “Nah kalau kita tidak taat kepada kepatuhan tersebut, itu kan hukum nanti yang bicara,” terangnya.

Saat ditanya apakah temuan LHP BPK ini berpengaruh terhadap penghargaan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Provinsi? Ade menegaskan tidak, karena kalau masalah itu pengelolaan keuangan dan aset, bukan kepada pekerjaan.

“Setiap tahun dalam pekerjaan pasti selalu ada kekurangan pekerjaan dalam setiap pengerjaannya. Pasti lah, kendalanya ya manusia ada human eror, pasti ada kekurangan. Karena tidak ada penilaian yang baik,” tambahnya.

Loading...

Terpisah, Inspektur Kabupaten Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra MSi menjelaskan soal kekurangan pada 18 paket pekerjaan jalan di Dinas PUPR, karena adanya kekurangan pekerjaan volume. “Itu sudah ada progres pengembalian, tinggal sebagian lagi,” terangnya.

Lanjut dia, BPK memberikan rentang waktu sesuai dengan action plan yang disepakati dan ditanda tangani oleh bupati, yaitu 60 hari kalender kerja. Jadi harus cepat diselesaikan. Adanya kekurangan volume pada pekerjaan jalan ini harus menjadikan motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengawasan di lapangan.

“Bagaimana pengawas lapangan ini harus betul-betul dalam proses pekerjaan tahap demi tahap. Jadi jangan sampai ada tahapan pekerjaan yang dari aspek kuantitas maupun kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang dikontraktualkan,” jelasnya.

Iwan mengatakan kalau pihak ketiga mengerjakan pekerjaan pasti mencari untung, justru dari pemerintah daerah yang harus lebih teliti lagi dan meningkatkan sistem pengendalian pengawasannya. “Di situ pengendalian terutama dari pengawas lapangan dan seluruh jajaran direksi kegiatan dinas tersebut, termasuk BPK dan PPTK serta yang terlibat lainnya,” tambahnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya Drs Yusep Yustisiawandana MM mengatakan, pada intinya progres pengembalian kekurangan volume pada pekerjaan jalan tersebut oleh dinas sudah bertahap dikembalikan ke KAS daerah. “Ya setiap tahun juga ada (kekurangan volume pekerjaan, Red), namun untuk pola kekurangan jelas berbeda-beda dan intinya progres pengembaliannya sudah mulai berjalan,” ujarnya menegaskan. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.