Raperda Ketenagakerjaan Disetujui Harus Berisi Kearifan Lokal Kota Tasik

72
0
radartasikmalaya
Focus Group Discussion (FGD) berhubungan dengan urgensi rencana peraturan daerah (Raperda) tentang Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya di Rumah Makan Baraya Sunda, Senin (7/12).

TAWANG – Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) berhubungan dengan urgensi rencana peraturan daerah (Raperda) tentang Ketenagakerjaan di Kota Tasikmalaya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Rahmat Mahmuda mengatakan, beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Tasik dan DPRD telah menetapkan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kota Tasikmalaya tahun 2021.

Salah satu usulannya adalah Raperda tentang Ketenagakerjaan.

“Maka Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya dalam FGD ini untuk menginventarisir bahan, saran/masukan dari berbagai pihak, seperti dari serikat buruh, pengusaha, akademisi, dan ranham, dan lainnya,” ujarnya kepada Wartawan di Rumah Makan Baraya Sunda, Senin (7/12).

“Sehingga kita menjadi institusi yang sinergis dan aspiratif,” sambungnya.

Landasan yuridis FGD ini, mengacu pada UU nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lalu, berkaitan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 80 Tahun 2015.

” Itu tentang pembentukan produk hukum daerah pasal 22 Ayat (1) bahwa pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan naskah akademik,” ujarnya.

Selanjutnya peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah pasal 12 ayat (1) berbunyi bahwa rancangan peraturan daerah yang diusulkan harus dilengkapi dengan penjelasan/keterangan.

” Inilah yang menginisiasi Dinas Tenaga Kerja untuk menginventarisir bahan-bahan dan referensi dalam proses penyusunannya. Sebagai bahan referensi yang akan dibahas oleh pihak terkait pada proses pembentukan peraturan perundangan-undangan,” katanya.

Dengan begitu FGD ini sebagai bahan study literasi peraturan
perundangan-undangan Ketenagakerjaan di Kota Tasikmalaya. Apakah dibutuhkan atau tidak.

” Misalnya bisa menjadi Raperda dapat mengatur regulasi segala bidang/aspek ketenagakerjaan yang memuat kearifan lokal Kota Tasikmalaya,” ujarnya.

Raperda ini akan memuat peningkatan sumberdaya manusia, keleluasaan tenaga kerja, hubungan industrial, pelatihan atau pembinaan ketenagakerjaan, pengupahan dan jaminan sosial.

Untuk lebih lanjutnya ia menunggu empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Keempat RPP tersebut meliputi RPP tentang Pengupahan, RPP tentang tenaga kerja asing, RPP tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan RPP tentang jaminan kehilangan pekerjaan.

“Raperda ini tinggal menunggu diresmikan RPP dari pemerintah. Mudah-mudahan Perda 2021 mengakomodir kearifan lokal dan bisa terwujud sehingga
meningkat harmonisasi antara perusahaan dan pekerjaan,” katanya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Kusmawan menjelaskan, dalam FGD ini, pihaknya mendatangkan Akademisi,
Apindo, Ranham, Pemerintah Kota Tasikmalaya, DPRD Kota Tasikmalaya, Polresta Tasikmalaya.

Sedangkan untuk serikat buruh diundang dari SSBI, SPSI, SB Migas, SBSI 1992, dan SPSI.

Tujuan untuk menghimpun atau sebagai bahan kajian dari stakeholder untuk membuat Raperda.

“FGD ini untuk menampung aspirasi tentang Raperda tentang ketenagakerjaan apakah perlu atau tidak diadakan,” ujarnya.

Dengan diskusi ini, sebagai bahan untuk bisa ditindaklanjuti apa saja isi materi yang bisa dimasukkan pada Raperda Ketenagakerjaan.

Maka saat DPRD menanyakan bisa memberikan penjelasan.

” Ketika ada kesepahaman dari unsur tripartit (pemerintah, pekerja serikat buruh, dan pengusaha, Red) dalam menuangkan aturan Raperda ini bisa satu bahasa. Sehingga bisa menyikapi kesejahteraan buruh dan pengusaha juga diuntungkan,” katanya.

FGD ini juga sesuai protokol kesehatan yang ketat dengan pembatasan kuota pesertanya ada 50 orang.

Sekda Kota Tasikmalaya H Ivan Dikcsan mengapresiasi dengan diskusi ini bisa membangun suasana kondusivitas dan mendengarkan berbagai aspirasi dari serikat buruh di Kota Tasikmalaya.

“Dengan FGD ini bisa menjadi rujukan regulasi kebijakan yang memperhatikan suasana iklim kerja lebih baik dan melindungi tenaga kerja di Kota Tasikmalaya,” ujarnya.

Ia pun meminta ketika merancang Raperda Ketenagakerjaan harus melihat Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Lalu menyesuaikan atau mampu sinkronisasi visi misi Kota Tasikmalaya sehingga ke depannya semua kepentingan terakomodir.

” Hal yang harus dijaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja. Dengan begitu mampu memberikan kontribusi kemajuan perusahaannya,” katanya.

Ketua DPC SPSI Kota Tasikmalaya Yuhendra Efendi mengharap Raperda ini bisa diwujudkan.

Tujuannya bisa melindungi pekerja buruh dan terbangun harmonisasi dengan pengusaha.

“Kami meminta harus segera ada Perda khusus Ketanagakerjaan di Kota Tasikmalaya. Harapan pekerja bisa mendapatkan hak sesuai aturan yang ada yaitu kesejahteraan sosial dan keadilan untuk melindungi tenaga kerja,” ujarnya.

Agar terwujudnya harmonisasi, ia pun ingin bukan hanya copy paste undang-undang yang ada di atas atau daerah lainnya.

Mestinya disandingkan dengan kearifan lokal yang ada di Kota Tasikmalaya.

” Kalau Raperda ini melibatkan stakeholder dan berasaskan kearifan lokal bisa lebih baik sehingga bisa menyikapi permasalahan yang ada di pekerja,” katanya.

(Fatkhur Rizqi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.