Raperda KTR Jadi Utang DPRD

36
0
BELUM FINAL. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan kembali molor dari pembahasan Senin (27/5). Deni Nurdiansah / Radar Tasikmalaya

PANGANDARAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menangani Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kembali molor. Kemungkinan pembahasan dibahas di anggaran murni tahun depan.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran Solehudin mengatakan pihaknya harus menyelesaikan terlebih dahulu 13 raperda yang masuk ke Badan Pembentukan (BAPEM) Perda. ”Kita baru menyelesaikan enam raperda inisiatif DPRD, nah raperda usulan dari Pemda kan belum masuk,” ujarnya kepada Radar, Senin (27/5).

Sebelumnya, raperda KTR sudah masuk dalam tahap pembahasan, namun karena ada beberapa ganjalan soal penentuan lokasi untuk dijadikan KTR, akhirnya raperda tersebut menjadi utang pembahasan DPRD. ”Memang sudah dibahas berkali-kali, insya allah saya usulkan kembali,” terangnya.

Lanjut Solehudin, ada beberapa pihak yang kurang setuju jika tempat wiasata dijadikan KTR. Hal itu dianggap bisa menghambat perkembangan wisata Pangandaran. “Kemudian ada juga yang kurang setuju dengan penetapan tempat ibadah dan pesantren untuk dijadikan KTR,” ujarnya.

Padahal, menurut dia, masjid sebagai tempat ibadah tentu harus bebas dari polusi rokok, begitu juga dengan pondok pesantern sebagai pusat pendidikan. ”Kita kan berbicara kesehatan, kasihan mereka yang tidak merokok,” ucapnya.

Jika perda sudah jadi, lanjut dia, tentu menjadi kewajiban pemerintah membuat tempat khusus bagi perokok. ”Mau tidak mau itu harus dilakukan,” terangnya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.