Raperda Parkir Perlu Pendalaman

61
0
PARKIR. Motor berjejer di parkiran Pasar Manis Ciamis Senin (30/12). Pemkab Ciamis akan menerapkan parkir tahunan. IMAN S RAHMAN/RADAR TASIKMALAYA
Loading...

CIAMIS – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perparkiran memerlukan pengkajian yang mendalam. Terlebih, rancangan aturan baru tersebut usulan baru.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Drs H Endang Sutrisna MSi menjelaskan Dinas Perhubungan dan DPRD Ciamis melaksanakan rapat kerja beberapa waktu lalu. Mereka membahas Raperda Perparkiran. Karena Raperda Perparkiran merupakan inovasi pemerintah, maka perlu kajian sangat mendalam. DPRD merasa yakin dan memahami perlunya kajian ke daerah yang telah melaksanakan perda parkir per tahun.

“Masih ada waktu sampai bulan Januari 2020 untuk pendalaman ke kabupaten lain yang sudah melaksanakan Perda Perparkiran flat satu tahun tersebut,” kata Endang kepada Radar Senin (30/12) siang.

Menurut Endang, akan lebih bagus lagi kalau DPRD sudah paham mengenai perubahan-perubahan retribusi parkir di Ciamis. Karena pada akhirnya ada beberapa opsi. Mulai penentuan tarif dan nilainya, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan peraturan bupatinya.

“Memang dalam persoalan ini berat, tapi hikmahnya untuk masyarakat juga. Kalau ada kemajuan, PAD meningkat, pembangunannya juga meningkat,” jelasnya.

Hamdan (45), salah satu petugas parkir di Kota Ciamis mengaku mendengar akan rencana pembayaran parkir satu tahun. Sebagai petugas parkir, dia akan ikut saja terhadap peraturan pemerintah. Meskipun dia tahu apakah nantinya, setelah Perda Perpakiran disyahkan, mendapatkan gaji. “Namun yang penting kami sesuai harapan saja nantinya, honor atau gaji yang didapat, asalkan saling menguntungkan saja pak,” ujarnya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Parkir diperpanjang.

Loading...

Penambahan waktu tersebut lantaran ada hal-hal yang secara prinsip perlu dipertimbangkan matang seperti besaran tarif parkir berlangganan.

Hal tersebut diungkapkan Ke­tua Badan Pembentukan Per­atur­­an Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Ciamis Oih Burhanudin.

Saat ini besaran tarif parkir masih digodok. Namun, yang jelas ada parkir berlangganan, baik bagi roda dua, tiga maupun empat.

“Jadi para pengguna kendaraan itu akan membayarkan retribusi parkir setahun sekali,” tutur Oih kepada Radar, Minggu (29/12).

Pihaknya akan mengkaji sisi keadilan terkait parkir berlangganan itu karena pembayarannya flat. Jadi perlu ada perlakuan berbeda antara pengguna kendaraan yang sering parkir dengan yang tidak.

“Hal itulah yang memang belum selesai dibahas,” kata dia. Selain itu, pihaknya juga tengah membahas besaran parkir di zona-zona yang berbeda.

Menurut dia, parkir berlang­ganan itu sudah diterapkan di Jawa Timur dan berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis pun tentu ingin memanfaatkan peluang peningkatan PAD dari retribusi parkir dengan regulasi baru.

Saat ini, retribusi parkir di Kabu­paten Ciamis hanya Rp 460 juta per tahun. Apabila dengan sistem berlangganan, potensi parkir sebesar Rp 7 miliar per tahun bisa tergali dengan baik. “Makanya kita siapkan strukturnya, sumber daya manusianya (SDM) karena petugas parkir harus disiplin. Salah satu prosesnya adalah pelayanan maksimal terhadap para pengguna parkir,” ujar dia.

Adapun mengenai perlakuan terhadap petugas parkir akan diatur oleh pemerintah, apakah akan digaji atau seperti apa. Pemerintah daerah akan membuat peraturan bupati (perbup) yang mengatur itu. “Kita dalam perpanjangan pembahasan itu hanya minta satu bulan Januari 2020. Karena ada studi komparasi, kemudian ada hearing dengan tokoh masyarakat mengenai perda ini. Kemudian konsultasi dengan biro hukum di Jawa Barat,” kata dia.

Dia ingin penerapan parkir berlangganan itu tidak menuai polemik sehingga pembuatan Perda itu harus benar-benar matang dan berkeadilan. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.