Rasio Pegawai PDAM Tasik Harus Dipantau, Dewan Diminta Ini..

85
0

SINGAPARNA – Organisasi mahasiswa meminta persoalan rasio pegawai di PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya harus disikapi serius.

Mereka meminta DPRD memantau dan mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) ini secara serius.

Baca juga : Tukang Jagal di Cibeureum Kota Tasik Meninggal saat Hendak Potong Hewan Kurban

Ketua PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Tasikmalaya Rony Mardyana mengungkapkan, munculnya polemik kaitan rasio pegawai di PDAM menunjukkan adanya praktik politisasi yang lebih mengutamakan keuntungan sebagian pihak.

“Ini menunjukkan adanya kepentingan politik pejabat publik,” kata Rony kepada Radar, Jumat (31/7).

Dia meminta agar BUMD ini jangan sampai dipolitisasi untuk kepentingan mencari keuntungan beberapa pihak apalagi dimanfaatkan jelang Pilkada Tasik nanti.

“Kami meminta DPRD bisa menindaklanjuti dengan memanggil pihak terkait (PDAM, Red) apabila terjadi pelanggaran di perusahan daerah tersebut, sehingga ada solusi dan tidak menjadi gaduh,” dorongnya.

Sekretaris Umum (Sekum) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tasikmalaya Yudha Yudhistira mengatakan, menurut informasi yang didapatkan disinyalir adanya overload pegawai di PDAM Tirta Sukapura tidak berbanding lurus dengan jumlah pelanggan.

Hal ini, kata Yudha, menuntut PDAM untuk ada keterbukaan informasi publik baik perihal pegawai maupun pelanggan.

Maka sudah semestinya perusahaan bergerak menyesuaikan dengan zaman.

Menurut dia, beberapa bulan ke belakang saja pelanggan digemparkan dengan kenaikan pembayaran yang signifikan bahkan ada yang mencapai 100 persen. Hal ini juga menjadi tanda tanya besar di saat keadaan ekonomi merosot.

“Ini malah seolah aji mumpung di saat seperti itu membebani masyarakat,” kata Yudha.

Perihal dugaan overload pegawai, tambah dia, yang terjadi di PDAM kembali harus dirunut kepada kebijakan daerah yang mengatur terkait BUMD tersebut seperti yang termaktub dalam Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.

Dia menambahkan, tentu peraturan ini harus dilaksanakan jangan dijadikan hiasan belaka.

Bilamana terjadi rasio pegawai yang tidak sesuai dengan jumlah pelanggan yang tertuang dalam peraturan tersebut harus segera dievaluasi.

“Berarti ada dugaan malpraktik di tubuh PDAM dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai. Kami berharap adanya perusahaan ini dapat menguntungkan daerah dari PAD, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang,” ungkap dia.

Dewan Pembina Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) Ryan Nur Falah mengatakan, permasalahan dugaan kelebihan pegawai PDAM Tirta Sukapura di Kabupaten Tasik ini harus jelas dan terperinci.

“Harus sesuai dengan aturan, karena di PDAM kan kalau tidak salah ada peraturan direksi yang mengatur tentang kepegawaian,” jelas dia.

Baca juga : Bangun Kampung Wisata di Legokawi Sodonghilir Tasik, Emak-Emak Kompak Angkut Batu dari Sungai

Kemudian, kata dia, harus ada feedback sesuai dengan keinginan bersama antara pemilik dan pelaksana di lapangan. Maka dampaknya akan berkorelasi terhadap kebutuhan pegawai.

“Jika overload dan banyak karyawan itu berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Maka efektifitas dan efisiensi pegawai harus betul-betul dilaksanakan,” kata dia. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.