Ratusan Gabungan Mahasiswa Tasik Aksi Diam Tolak Ombinuslaw, Pertigaan Jati Ditutup

25
0
Aksi gabungan mahasiswa di perempatan Jalan Jati, Indihiang, Rabu (07/10) siang. rezza rizaldi / radartasikmalaya.com

KOTA TASIK – Ratusan massa gabungan mahasiswa dan masyarakat Kota Tasikmalaya melakukan aksi diam dengan duduk di jalan raya, teparnya di pertigaan Jati, Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Rabu (07/10) siang sekira pukul 10.00 WIB.

Pantauan radartasikmalaya.com, massa berdatangan dengan jalan kaki sambil membawa atribuk aksi yang berisikan kecaman terhadap kebijakan DPR RI yang mensahkan Onibus Law Cipta Karya.

Massa hingga kini terus berdatangan ke lokasi aksi. Selain orator berorasi, mereka juga melakukan aksi dengan tetap menjaga protokol kesehatan ketika duduk melakukan aksi diam dengan menjaga jarak.

Massa pun terpantau memakai masker. Beberapa orang yang diperkirakan sebagai korlap dari gabungan massa itu tetap berteriak mengatur tempat duduk di jalan tersebut dengan “Jaga jarak jaga jarak. Taat protokol kesehatan,” teriak seorang korlap.

Sambil duduk, mereka bernyanyi lagu-lagu pergerakan aksi dan beberapa orang terpantau membagikan selebaran aksi yang berisikan:

Beberapa persoalan mendasar dalam RUU Cipta Kerja ini, antara lain:

1. Spionase dan ancaman kebebasan beragama-berkeyakinan, khususnya adanya
wacana pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian. Ketentuan ini justru
akan melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran
HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama
atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan antar sesama warga negara.

2. Pemangkasan hak-hak buruh/pekerja. Nantinya pekerja/buruh akan diupah
semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya
pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor
ketenagakerjaan. Selain itu status dan kepastian kerja tidak jelas lewat
outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu.

3. Potensi konflik agraria dan SDA/lingkungan hidup. Selama 5 tahun terakhir
ada 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak
atas tanah dan wilayah hidupnya. Misalnya perubahan atas UU P3H (Pasal
82, 83 dan 84, yang ada di dalam pasal 38 UU Cipta Kerja) soal ancaman
pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan
pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, membawa alat-alat yang lazim
digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perizinan
dari pejabat yang berwenang di kawasan hutan.

4. Pemangkasan ruang penghidupan kelompok nelayan, tani, dan masyarakat
adat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi. Aturan ini akan
memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas
tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok
miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan. Akibatnya, kelompok
nelayan, tani, dan masyarakat adat berpotensi tak memiliki
ruang
penghidupan yang bebas dan berdaulat untuk menopang kehidupannya.

5. Kekuasaan birokratis yang terpusat berlawanan dengan semangat
desentralisasi/otonomi daerah pasca 1998. RUU Cipta Kerja akan menarik
kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara,
termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin.

Hingga pukul 11.30 WIB, aksi masih berlangsung. Massa aksi pun terus berdatangan. (rezza rizaldi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.