Mendikbud Ingatkan Sekolah Tegakkan Aturan PPDB

RAWAN JUAL BELI KURSI

24
0
Loading...

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku telah memiliki peta sekolah yang rawan melakukan jual beli kursi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia meminta pemerintah daerah menegakkan aturan tentang PPDB berbasis zonasi.

“Kami sudah memiliki petanya, dimana saja sekolah yang rawan melakukan praktik kecurangan PPDB,” ujar Mendikbud di Jakarta, Minggu (16/6).

Dijelaskan Muhadjir, saat ini praktik kecurangan sudah ditekan melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Pengawasannya juga diperketat. Untuk itu, pemerintah daerah diminta tidak melakukan jual beli kursi maupun memberi jatah bagi anak pejabat.

“Yang kami berantas saat ini adalah jual beli kursi, titipan pejabat dan sebagainya. Itu yang kami berantas saat ini,” ujarnya.

Muhadjir mengatakan pihaknya telah menerbitkan Permendikbud PPDB yang berbasiskan sistem zonasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 17/2017 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat dan Permendikbud 14/2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat.

“Penerimaan murid baru 2019 dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal lima persen,” terangnya.

Untuk kuota zonasi 90 persen, sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas.

Loading...

Penerimaan dalam jalur prestasi bagi murid yang berdomisili di luar zonasi dilaksanakan berdasarkan nilai Ujian Nasional ataupun dari hasil perlombaan di bidang akademik dan non akademik.

“Kuota lainnya, yakni jalur perpindahan orang tua, hanya untuk darurat saja. Misalnya mengikuti orang tua pindah tugas,” katanya.

SIAPKAN BERKAS

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat akan dimulai hari ini, (17/6). Sebelum mendaftar, pastikan berkas-berkas persyaratan pendaftaran dipersiapkan dengan lengkap.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Dewi Sartika seperti dilansir dari detik.com mengatakan sejak jauh-jauh hari persyaratan yang harus dipersiapkan calon pendaftar sudah disosialisasikan. Sehingga, diharapkan saat mendaftar berkas persyaratan sudah lengkap.

Persyaratan pertama yaitu pendaftar maksimal berusia 21 tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Terkecuali bagi penyandang disabiltas dan calon pendaftar dari daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) serta Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).

Kedua yaitu para calon peserta didik harus memiliki ijazah dan SHUN SMP/sederajat. Hal ini dibuktikan dengan membawa ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP atau bentuk lainnya yang sederajat.

Ketiga, peserta didik wajib memiliki dokumen kelengkapan khusus sesuai jalur. Untuk peserta zonasi, bawa serta fotokopi dan dokumen asli KTP orang tua dan Kartu Keluarga yang berlaku paling singkat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Bagi peserta jalur KETM, bawa serta kartu penanggulangan kemiskinan (KIP, KKS,KPS, KIS). Bagi jalur prestasi, piagam/sertifikat atau piala wajib ditunjukkan. Sementara itu untuk jalur perpindahan orangtua, surat keterangan tempat bertugas orang tua atau wali juga diperlukan.

“Selanjutnya harus memastikan domisili terdekat sekolah paling penting (sistem zonasi),” kata Dewi saat dihubungi via telepon genggam, Minggu (16/6).

Menurutnya, dalam proses pendaftaran, calon peserta harus didampingi orang tua siswa atau wali. Hal itu diwajibkan untuk memastikan dokumen yang diberikan valid, sekaligus menjadi saksi dalam proses pendaftaran.

“Karena nanti mereka akan datang verifikasi data, setelah itu menentukan titik koordinat. Ini yang harus betul-betul harus disepakati, kalau salah merugikan. Titik koordinat ini yang harus dipastikan antara sekolah, orang tua dan operator, karena nanti ditandatangani,” tutur Dewi

Disdik Jabar menetapkan kuota 90 persen untuk sistem zonasi, 5 persen jalur prestasi (akademik dan non akademik) serta 5 persen jalur perpindahan orang tua. Tahun ini sebanyak 281.950 lulusan SMP bisa diterima di SMA dan SMK di Jabar. (gw/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.