Rekanan Minta Pembayaran Dicicil

307
0
KLARIFIKASI. Anggota Pansus Tindak Lanjut LHP BPK Eti Guspitawati meminta klarifikasi terhadap rekanan terkait temuan di LHP BPK Tahun 2018 Senin (17/6).

TASIK – Sebanyak 17 rekanan pelaksana kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menyanggupi pengembalian dana Rp 3.952.907.747. Hal itu setelah 17 paket pekerjaan yang dilaksanakan 2018 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) H Dodo Rosada mengatakan hal itu diketahui saat pihaknya mengklarifikasi kesanggupan rekanan pelaksana proyek dan dinas terkait yang menjadi temuan BPK. “Hasil pemanggilan Senin (17/6) itu, kita mengklarifikasi temuan dan menanyai kesanggupan pengembalian dana. Secara umum mereka siap,” ucapnya saat ditemui di ruang Fraksi PDIP DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (18/6).

Dia menceritakan dari beberapa rekanan sebagian ada yang sudah selesai melakukan pengembalian. Sisanya mengangsur, kemudian ada juga yang meminta solusi lain. Mengingat nominal angka yang harus dikembalikan terhadap kas negara tidak sedikit. “Beberapa meminta solusi lain, diangsur sampai akhir tahun. Silakan bersama dinas terkait dikomunikasikan dengan BPK,” paparnya bercerita.

Pengembalian dana, kata Dodo, merupakan kewajiban pihak ketiga. Terlepas rekanan berargumen seperti apapun terkait pelaksanaan pekerjaan yang akhirnya menjadi temuan BPK. Untuk itu, dia menekankan sebisa mungkin berupaya mengembalikan dana terhadap negara sesuai tengat waktu yang dijadwalkan yakni 60 hari. “Amanat undang-undang kan seperti itu. Pengembalian harus selesai maksimal 60 hari. Jika tidak, BPK berkewajiban melaporkan temuan ke aparat penegak hukum (APH). Mungkin saja BPK memaklumi dan memberi keringanan, apabila ada itikad dari rekanan menyanggupi sampai akhir tahun,” kata Dodo.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan dinas teknis harus menyikapi dengan serius hasil temuan tersebut. Sebagai bentuk peringatan supaya tidak kembali melakukan perbuatan sama di pekerjaan mendatang. “Jadi temuan itu jangan berpikir asal dikembalikan selesai. Tapi harus jadi cerminan semua pihak, sebab ini salah satu bentuk akuntabilitasi dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan negara,” tegas dia.

Selain itu, Pansus merekomendasikan supaya dinas teknis melakukan pengawasan periodic terhadap paket kegiatan yang dilaksanakan rekanan. Terutama kegiatan serupa atau lanjutan dari proyek yang tahun lalu terjadi temuan. “Termasuk pengawasan komisi terkait di DPRD kita dorong ekstra ketat mengawasi pelaksanaan di lapangan,” ucapnya menyarankan.

Kemudian, rekanan yang pekerjaannya dianggap rutin temuan, harus di-blacklist dengan tegas. Mengingat kesalahan sudah dilakukan berulang kali. Dinas harus lebih selektif memilih perusahaan pelaksana proyek, terutama dari sisi rekam jejak. “Meski syarat kelayakan administratif si perusahaan itu menunjang atau layak, kalau punya catatan tidak bagus blacklist saja. Sebagai sanksi moril, untuk menjadi peserta lelang pun harus dipertimbangkan,” pintanya.

Dodo menambahkan pihaknya tidak menelaah terhadap jenis kesalahan pada suatu pekerjaan. Terlepas adanya unsur kesengajaan atau benar-benar faktor kelalaian. “Kalau lalai, ke depan harus hati-hati lagi dan profesional. Kalau sengaja, itu di-blacklist saja,” tambahnya.

Anggota Pansus Tindak Lanjut LHP BPK Eti Guspitawati merinci dari 22 paket kegiatan yang terjadi temuan senilai Rp 4.269 miliar, Rp 3.952.907.747 merupakan pekerjaan yang terdapat di Dinas PUPR. Digarap oleh 17 PT dan CV. Seperti CV Fortuna Karya sudah selesai mengembalikan dana sebesar Rp 196 juta. Kemudian PT Raga Karya Permata dari nilai temuan RP 330 juta lebih, baru mengembalikan Rp 40 juta. CV Arkan Pratama Putra dari temuan Rp 302 juta baru kembalikan Rp 10 juta. Kemudian PT Purna Graha Abadi dengan nilai temuan Rp 522 juta baru mengembalikan Rp 50 juta. “Sementara dari 22 paket pekerjaan yang jadi temuan itu diantaranya Dinas Kesehatan sebesar Rp 151 juta sebagian sudah dikembalikan. Termasuk Dinas Perwaskim Rp 81 juta dan Dinas Lingkungan Hidup Rp 84 juta sudah memproses pengembalian,” kata dia.

Dia menambahkan Kota Tasikmalaya yang terbilang awal mengimplementasi perubahan regulasi tentang tata tertib DPRD, salah satunya melakukan pembahasan LHP BPK oleh Pansus, merupakan terobosan dalam menguatkan peran legislatif melakukan pengawasan. “Ini lebih serius, maka kita minta dinas terkait melakukan pembenahan dan evaluasi dari setiap temuan yang terjadi,” tegas Eti.(igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.