Rekening 15 Desa Diblokir, Akibat Nunggak Pajak Dana Desa

156
0

TAROGONG KIDUL – Rekening milik 15 desa di Kabupaten Garut diblokir akibat tidak membayar pajak dana desa. Pemblokiran dilakukan karena tunggakan pajak melampaui batas kewajaran.

“Dari hasil pengecekan, ada 22 desa yang telat bayar, tetapi yang diblokir ada 15 desa,” ujar Bupati Garut H Rudy Gunawan kepada wartawan di Pendopo Garut Senin (9/12).

Menurut dia, sebelum ditemukan ada pemblokiran rekening, pihaknya sudah mengingatkan seluruh desa di wilayahnya membayar pajak dana desa ketika dana itu diterima dan digunakan. “Pajak itu kan tidak bisa langsung dipotong saat pencairan. Inginnya sebelum mencairkan itu ada pemotongan pajak. Kejadiannya seperti ini, desa lupa bayar pajaknya,” ucapnya.

Menurut dia, pemblokiran rekening sebagai tindakan pemerintah untuk membuat efek jera kepada setiap desa yang tidak menjalankan kewajibannya menbayar pajak. “Ini sebagai efek jera agar bendahara desa membayarkan pajak dari dana desa yang digunakannya,” ujarnya.

Dia berharap seluruh desa di Kabupaten Garut menjalankan kewajibannya membayar pajak dana desa. Sebab, apabila ada pemblokiran rekening, anggaran dana desa tidak akan terserap dan pembangunan di desa juga akan terganggu. “Jangan alasan lupa, pajak dana desa ini tidak dibayarkan. Kalau sudah diblokir begini, masyarakat juga yang jadi korban,” kata dia.

Dihubungi terpisah, Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut Herna Sunarya mengatakan tinggal sembilan desa yang masih diblokir rekeningnya. Dembilan desa yang diblokir yakni Desa Gandamekar Kecamatan Kadungora, Desa Cangkuang Kecamatan Leles, Desa Karyajaya Kecamatan Bayongbong, Desa Cimareme Kecamatan Banyuresmi, Desa Padasuka Kecamatan Pasirwangi, Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Cijambe dan Tipar Kecamatan Cikelet serta Desa Cisarua Kecamatan Samarang.

“Kami mendukung terhadap upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama (Kantor Pajak Pratama) terhadap desa yang tidak taat pajak. Dalam pelaksanaannya, kami berharap agar tidak merusak struktur tata kelola keuangan desa,” ujarnya.

Dia mengaku sudah melakukan kesepakatan dengan KPP Pratama untuk mencari solusi terbaik. Dengan cara pemblokiran, semoga kesadaran pemerintah desa terutama dalam pembayaran pajak bisa lebih baik. “Diharapkan tidak akan lagi ditemukan kasus pemblokiran rekening giro desa oleh KPP Pratama dikarenakan tunggakan pajak yang melampaui batas kewajaran,” ujarnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.