Rekomendasi Buka Tempat Karaoke di Kota Tasik Harus Dipertanggungjawabkan

128
0
Myftah Farid SIP

CIHIDEUNG – Dinas Pariwisata dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) jangan hanya mengeluarkan rekomendasi untuk uji coba. Evaluasi harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban,

Hal itu diungkapkan, Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Myftah Farid yang mengapresiasi langkah dinas memberikan rekomendasi uji coba untuk karaoke.

Pasalnya, roda ekonomi masyarakat harus tetap bergerak.

Baca juga : Iwan-Iip Dapat SK dari Golkar untuk Maju di Pilkada Kabupaten Tasik

“Bukan hanya karaoke, kami berharap semua sektor bisa kembali bergerak dengan protokol kesehatan,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (5/8).

Namun hal itu, harus dibarengi tanggung jawab dari dinas terkait. Jangan sampai sekadar memberikan rekomendasi dan membiarkannya begitu saja.

“Setiap kebijakan kan harus dipertanggung­jawabkan,” katanya.

Evaluasi uji coba karaoke merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jangan sampai dinas terkait terkesan “cuci tangan” atas kebijakan yang dilakukan.

“Ini kan urusannya dengan kelangsungan ekonomi dan keselamatan masyarakat dari ancaman Covid-19,” ujarnya.

Dengan evaluasi, para pelaku usaha dan masyarakat juga akan lebih tenang. Karena sudah ada kejelasan aman tidaknya tempat usaha tersebut.

“Apapun hasil evaluasinya, harus dijelaskan supaya bisa dipahami,” katanya.

Munculnya persoalan, kata Faried, karena dinas terkait gegabah dalam mempersiapkan konsep uji coba. Seperti halnya larangan konsumen dari luar daerah yang menurutnya cukup aneh.

“Kenapa aneh, karena di sisi lain ada beberapa kegiatan di Kota Tasikmalaya yang justru dihadiri dan diikuti orang-orang dari luar daerah,” terangnya.

Rekomendasi uji coba juga harus bersikap adil, supaya tidak menimbulkan kecemburuan. Karena sejauh ini, uji coba hanya diterapkan untuk tempat karaoke saja.

“Tempat hiburan yang lainnya seperti bioskop juga perlu diuji coba, terus kenapa kalau kafe-kafe dan hotel sudah beroperasi tanpa uji coba?,” ujarnya.

Kebijakan yang adil, sambung Faried, sangat penting supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa didiskriminasi. Akhirnya bisa muncul konflik di masyarakat khususnya kalangan pengusaha.

“Sudah jelas bahwa sudah tercantum dalam Pancasila,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Trantibum Tranmas Dinas Satpol PP Kota Tasikmalaya, yang bergerak di bidang operasi Gugus Tugas Yogi Subarkah menyebutkan pihaknya melakukan pengecekan ke tempat hiburan sampai dua kali sehari.

Hal itu, sebagai bentuk pengawasan yang intensif dari Gugus Tugas.

“Supaya lebih terawasi kalau intensitasnya lebih sering,” ujarnya kepada Radar, Selasa (4/8).

Tidak dipungkiri, hal itu bisa mengganggu aktivitas konsumen yang sedang melakukan karaoke. Namun, ini demi terlaksananya protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

“Pahitnya kalau ada penularan mereka sendiri yang rugi, jadi kami berupaya mencegah itu,” ujarnya.

Adapun hasil dari temuan patroli, kata dia, sejauh ini ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Selain soal sirkulasi udara, konsumen kerap tidak melakukan jaga jarak. “Paling sering kita temukan ya pelanggaran jaga jarak,” katanya.

Baca juga : Komisi II Diminta Fokus, PDAM Tasik Harus Berani Rampingkan Pegawai

Tindakan yang diambil, sambung dia, baru sebatas teguran kepada konsumen supaya tetap menjaga jarak. Selain itu, pihak manajemen pun diminta untuk turut serta mengawasi.

“Tapi kalau ke depannya tidak ada perubahan mungkin kami pun akan melakukan langkah yang lebih tegas,” ujarnya.

Disinggung soal evaluasi dengan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), pihaknya masih menunggu. Karena kewenangan evaluasi ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mengeluarkan rekomendasi.

“Jadi kami hanya menyampaikan hasil temuan di lapangan sebagai bahan,” tuturnya. (rga)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.