Rekomendasi Tempat Hiburan Karaoke di Kota Tasik Dinilai Konyol

144
0

TASIK – Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) dinilai tidak punya kompetensi soal pengawasan di tengah pandemi Covid-19.

Rekomendasi uji coba pun dinilai konyol karena tidak sesuai kapasitas.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Enan Suherlan yang mengatakan jika rekomendasi uji coba tempat karaoke yakni berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Sementara Disporabudpar tidak punya kapasitas di bidang tersebut.

Baca juga : Nenek Warga Indihiang Kota Tasik Sakit dan Tinggal di Rumah Kumuh, Alhamdulillah Ada Perhatian Pemkot..

“Itu kan kapasitasnya di Dinas Kesehatan,” ujarnya kepada Radar, Kamis (7/8).

Maka dari itu, menurutnya rekomendasi uji coba itu dinilai sangat konyol. Risiko yang bisa diakibatkan pun bisa fatal karena melakukan sesuatu tidak oleh ahlinya.

“Ini kan urusannya wabah virus, Disporabudpar bagaimana bisa mengerti,” katanya.

Jika pun rekomendasi ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, tetap harus melibatkan Dinas Kesehatan. Sehingga ada analisa potensi penularan di tempat usaha tersebut.

“Dan idealnya rekomendasi pun ditandatangani oleh pihak Dinas Kesehatan sebagai pertanggungjawaban,” terangnya.

Posisi Disporabudpar tentunya punya keberpihakan kepada keberlangsungan tempat hiburan. Untuk itu, evaluasi pun harus melibatkan orang kesehatan.

“Ruang-ruang itu kan binaan Disporabudpar, pasti ada keberpihakan,” ujarnya.

Apalagi terdapat dua pernyataan yang kontradiktif di mana tim patroli kerap mendapati pelanggaran jaga jarak. Sementara Disporabudpar menyatakan bahwa operasionalnya sudah aman.

“Kalau dari orang kesehatan, tentu akan ada analisa sejauh mana potensi pelanggaran itu terhadap penularan,” katanya.

Terpisah, Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Myftah Faried menilai tidak adanya batasan waktu pada rekomendasi cukup aneh. Karena status rekomendasi dari dinas adalah uji coba.

Baca juga : Jalin Silaturahmi, Driver Ojol Tasikmalaya Bagikan 500 Nasi Box

“Yang namanya uji coba pasti ada tenggat waktu untuk dievaluasi, kalau tidak dibatasi berarti namanya coba-coba,” ungkapnya.

Pengawasan secara kontinyu merupakan kewajiban dinas di luar pandemi. Ketika kondisinya berbeda maka dinas perlu melakukan langkah khusus. “Kondisinya kan sedang tidak biasa, maka langkahnya pun tidak boleh biasa saja,” pungkasnya. (rga)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.