Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya Tahun 2017

476
0
BERSALAMAN. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH (kiri) bersalaman dengan Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman saat penyerahan Rekomendasi LKPJ 2017, Senin (14/5) di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.

DPRD KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/ Kep. 21/DPRD/2018
LAMPIRAN : 1(Satu) Berkas

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS REKOMENDASI DPRD KOTA TASIKMALAYA
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang     :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi fungsi pengawasan DPRD serta terbentuknya hubungan checks and balances Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan DPRD Kota Tasikmalaya, maka Panitia Khusus DPRD Kota Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (3) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, DPRD menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun berikutnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan rekomendasi yang dituangkan dalam Keputusan DPRD;

Mengingat     :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4438);Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/ Kep.1173-Pem.Um/ 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019;

8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/Kep.1402-Pem.Um/2014, tanggal 02 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019;

9. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;

10. Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 170/ Kep. 16/DPRD/2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

11. Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 170/ Kep. 17/DPRD/2018 tentang Pembentukan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Memperhatikan     :

1. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Jum’at tanggal 11 Mei 2018.

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan     :

KESATU     : Persetujuan Atas Rekomendasi DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA      : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial lainnya pada tahun anggaran berikutnya.

KETIGA     : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada hasil pembahasan Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 yang telah disesuaikan dengan saran dan pendapat dari Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tasikmalaya.

KEEMPAT    : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Mei 2018
11 April 2011 2009
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
Wakil Ketua,

 

MUSLIM

 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 170/Kep.21/DPRD/2018
TENTANG PERSETUJUAN ATAS REKOMENDASI DPRD KOTA TASIKMALAYA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

 

REKOMENDASI
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

I. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Penyelenggaraan Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

a. Dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru pada setiap tahun pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, sekolah – sekolah negeri hendaknya konsekuen terhadap jumlah maksimal rombongan belajar tiap tahunnya, hal tersebut agar jumlah minimal rombongan belajar pada sekolah swasta dapat terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 26 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 bahwa untuk jumlah rombongan belajar setiap tingkat paling banyak adalah 11 ( sebelas ) rombongan belajar, dan sesuai dengan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 bahwa jumlah peserta didik didalam satu kelas paling sedikit 20 ( dua puluh ) dan paling banyak 32 ( tiga puluh dua ) peserta didik ;

b. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus memantau terhadap bantuan-bantuan baik dari Provinsi maupun Pusat sesuai dengan kewenangannya, sehingga bantuan – bantuan tersebut dapat tersalurkan sesuai dengan peruntukkannya dan tepat sasaran .

2. Urusan Kesehatan

a. Dalam menyikapi permasalahan dan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya Wajib melakukan koordinasi dan pengawasan yang seksama terhadap program-program jaminan kesehatan masyarakat, serta pendataan yang objektif agar pelaksanaan jaminan kesehatan tersebut tepat sasaran;

b. Pemerintah Kota Tasikmalaya hendaknya melengkapi tenaga medis pada Puskesmas – Puskesmas yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya disamping pemenuhan fasilitas fisik bangunan pada Puskesmas tersebut;

c. Pihak RSUD DR.Soekardjo diharapkan menerapkan sistem yang lebih baik dalam pengelolaan manajemen keuangan, dengan cara melakukan efisiensi anggaran terutama dalam pos belanja pegawai, maupun program kegiatan lain yang kurang memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat, Selanjutnya sistem manajemen juga harus diperbaiki pada sistem pelayanan farmasi, agar tidak terjadi kekosongan obat dan utang kepada pihak penyedia obat – obatan. Karena berdasarkan hasil audit akuntan publiK, bahwa RSUD DR Soekardjo per tanggal 31 Desember 2017 mengalami defisit sekitar Rp. 34 milyar. Sehingga bila dianalogikan, kondisi keuangan RSUD Kota Tasikmalaya sudah pada tingkat stadium 4 menuju stadium 5, maka Pansus LKPJ 2017 merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memberikan suntikan dana APBD dan melakukan restrukturisasi manajemen secara menyeluruh;

d. Panitia Khusus Pembahas LKPJ Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 mendorong kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya agar segera menyusun regulasi yang menjadi dasar untuk mengoperasionalkan 2 unit peralatan medis, diantaranya alat ESWL dan CT Scan yang merupakan bantuan dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan terhadap warga masyarakat dapat diwujudkan dengan optimal.

e. Pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam hal ini RSUD DR.Soekardjo segera melakukan penghitungan indeks kebutuhan pegawai di RSUD DR.Soekardjo, sehingga jumlah pegawai di RSUD DR.Soekardjo dapat disesuaikan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

f. Pemerintah Kota Tasikmalaya hendaknya meningkatkan kinerja Badan Pengawas RSUD DR.Soekardjo agar dapat memantau dan mengawasi operasional RSUD DR.Soekardjo dengan baik.

g. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar segera melaksanakan komunikasi formal maupun informal dengan pihak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, untuk penyelesaian piutang pasien warga Kabupaten Tasikmalaya yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Daerah lainnya .

3. Urusan Pekerjaan Umum

Pemerintah Kota Tasikmalaya agar menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Utara,terutama pada lahan yang masih dianggap memiliki permasalahan yang belum terselesaikan, karena berdasarkan investigasi Pansus, masih terdapat beberapa warga pemilik tanah yang belum menerima ganti kerugian.

4. Urusan Perumahan

Pemerintah Kota Tasikmalaya agar segera memberikan sanksi terhadap para pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang jumlahnya kurang lebih 200 perumahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

5. Urusan Penataan Ruang

Pemerintah Kota Tasikmalaya harus lebih selektif dan konsisten dalam kaitan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Kota Tasikmalaya.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus membuat sistem informasi data yang terintegrasi kepada semua Perangkat Daerah yang berbasis teknologi;

b. Penganggaran pada setiap Perangkat Daerah harus berdasarkan kepada kebutuhan, bukan atas dasar pemerataan. Karena dengan menggunakan pola pemeratan akan berpengaruh terhadap rencana dan output pembangunan di Kota Tasikmalaya.

7. Urusan Perhubungan

Pemerintah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan rekayasa lalu lintas yang berorientasi pada terciptanya ketertiban lalu lintas sesuai dengan fungsi dan peraturan yang berlaku, sehingga jalan tidak digunakan untuk hal – hal yang tidak berkaitan sesuai dengan fungsinya

8. Urusan Lingkungan Hidup

a. Pemerintah Kota Tasikmalaya wajib melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah terkait perijinan perumahan yang kurang memperhatian masalah lingkungan seperti analisa dampak lingkungan, penanganan sampah dan pembuangan limbah serta segera membuat regulasi tentang pengelolaan air limbah.

b. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar meningkatkan pelayanan kebersihan terhadap warga diikuti dengan optimalisasi pendapatan dari retribusi sampah, salah satunya adalah dengan cara membentuk tim satgas untuk menarik retribusi kebersihan tersebut.

c. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus meningkatkan pelayanan persampahan baik penambahan armada, petugas dan intensitas pengambilan sampah pada masyarakat

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kota Tasikmalaya wajib memberikan perhatian khusus dan memberikan anggaran yang memadai untuk sumber daya manusia (psikolog, tenaga ahli konseling, therapis psikologi mental ) dan pembangunan sarana dan prasarana yang dikhususkan untuk penanganan korban masalah sosial terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

10. Urusan Sosial

a. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus segera melaksanakan pendataan keluarga miskin di Kota Tasikmalaya hingga didapatkan data yang akurat dan terbaru.

b. Pemerintah Kota Tasikmalaya wajib melakukan pendataan yang baik melalui system teknologi yang berbasis aplikasi agar permasalahan sosial dapat tercatat dengan baik dan akurat sehingga pencegahan dan penanganannya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

c. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam penanganan masalah-masalah sosial dan mendorong agar Pemerintah dapat membangun fasilitas pelayanan dan pembinaan seperti panti sosial, rumah singgah serta menjalin hubungan dan kerjasama dengan selter-selter yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan di Kota Tasikmalaya.

d. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mempunyai perhatian lebih terhadap masyarakat jompo yang tidak mempunyai tempat tinggal.

e. Pemerintah agar lebih memberikan perhatian khusus bagi warga masyarakat pemegang kartu keluarga pra sejahtera yang belum mendapatkan bantuan-bantuan dari pihak pemerintah, karena terdapat lebih kurang 300 warga yang mengalami hal tersebut. Selanjutnya agar Pemerintah Kota Tasikmalaya menginvetarisir keluarga ra sejaktera tersebut untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat, agar masayarakat tersebut mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah.

11. Urusan Ketenagakerjaan

a. Pemerintah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan Job Fair yang terprogram dan berkesinambungan dengan dana yang memadai untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan penyedia pekerjaan, dengan tujuan agar angka pengangguran di Kota Tasikmalaya dapat diminimalisir;

b. Panitia Khusus Pembahas Laporan Keteranagan Pertanggungjawaban Waklikota Tasikmalaya Tahun 2017 mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja, dengan tujuan memberikan pelatihan dan menyiapkan calon tenaga kerja yang memadai dan memiliki kompetensi di pasar kerja.

12. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

a. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar segera melakukan revisi regulasi tentang PD Pasar Resik, karena Peraturan Daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Hal tersebut dalam rangka mempertahankan keberadaan PD Pasar Resik untuk melaksanakan pengelolaan pasar di Kota Tasikmalaya ;

b. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar melaksanakan rasionalisasi pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi, serta penataan kembali terhadap struktur manajerial PD Pasar Resik;

c. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar melakukan penyertaan modal kepada PD.Pasar Resik dalam bentuk cash money;

d. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar membangun Pasar Pancasila menjadi pasar percontohan tradisional yang bernuansa modern, berdasarkan pertimbangan bahwa pasar pancasila mempunyai tempat yang sangat strategis;

e. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar segera menyampaikan ranperda tentang penataan dan pemberdayaan PKL, karena kondisi PKL di Kota Tasikmalaya saat ini sudah mengganggu terhadap ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas sehingga menimbulkan kesemrawutan dan terkesan kumuh .

f. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus melakukan sistem informasi yang terintegrasi mengenai database aset-aset Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat;

g. Dalam upaya penambahan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Perangkat Daerah terkait wajib melakukan eksentifikasi dan intensifikasi dalam bentuk pemasangan typing box di hotel, restaurant dan tempat parkir yang dikelola oleh pihak ketiga ;

h. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus membuat peraturan tentang kewajiban pemasangan typing box sehingga apabila ada pengusaha yang tidak mematuhi, dapat dikenakan sanksi;

i. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar mengoptimalkan pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga terwujud peningkatan pelayan publik pada bidang kependudukan dan terwujudnya sistem manajemen data kependudukan serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil sebagai operator di kecamatan – kecamatan dan kelurahan, sehingga tidak terkonsentrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. ;

j. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar segera melaksanakan pensertifikatan tanah dalam rangka inventarisasi dan pengamanan aset – aset milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang berjumlah lebih kurang 220 bidang.

k. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar menyediakan gedung perpustakaan dan arsip yang representative sebagai upaya meningkatkan minat baca dan pengamanan dokumen – dokumen arsip negara, seiring dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

13. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 mendorong segera disusunnya Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( PLP2B ) di Kota Tasikmalaya, hal tersebut untuk melindungi lahan pertanian di Kota Tasikmalaya;

b. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar mengoptimalkan fungsi Depo Pasar Ikan, agar kebutuhan konsumsi ikan di Kota Tasikmalaya dapat terpenuhi dengan baik;

c. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar mengoptimalkan program pertanian yang berorientasi kepada peningkatan sumber daya manusia, bantuan alat produksi,serta memfasilitasi dalam hal pemasarannya;

d. Pemerintah Kota Tasikmalaya hendaknya menggagas kegiatan one day no rice setiap bulannya, hal ini sebagai salah satu cara mempromosikan makanan yang terbuat dari jagung dan umbi-umbian sebagai makanan pokok orang Indonesia. Kegiatan ini alangkah baiknya dilaksanakan pada setiap hari senin, agar secara tidak langsung menjadi dorongan bagi masyarakat muslim bisa mengikuti anjuran puasa sunah Senin-Kamis. Dengan harga yang terbilang murah, beras jagung dan umbi-umbian memiliki gizi dan kandungan yang sama. Singkong dan umbi-umbian sangat melimpah di Kota Tasikmalaya. Program ini juga sekaligus menekan import beras dan menggalakan pangan alternatif kepada warga Kota Tasikmalaya yang selama ini selalu mengonsumsi nasi setiap harinya:

e. Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan Kawasan Rumah Pangan Lestari ( KRPL ) yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutannya, pemanfaatan pekarangan dalam konsep model KRPL dilengkapi dengan kelembagaan kebun bibit, Unit Pengolahan serta pemasaran untuk penyelamatan hasil yang melimpah
Adapun sasaran dari Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah berkembangnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera

II. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Agar Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat sistem yang terintegrasi dalam mengcover tugas pembantuan dari pusat maupun provinsi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel serta berkoordinasi dengan DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah.

III. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Satpol PP Kota Tasikmalaya agar segera melaksanakan penertiban gelandangan dan pengemis yang makin marak di Kota Tasikmalaya, untuk menghindari dan meminimalisir penyakit masyarakat di Kota Tasikmalaya;

b. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar mengoptimalkan pengawasan terhadap bangunan – bangunan liar, terutama yang menutup saluran air dan bantaran sungai;

c. Pemerintah Kota Tasikmalaya agar melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang tugas Satpol PP, dalam hal ini agar disiapkan Bangunan Kantor yang representatif untuk Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, kendaraan dinas dan sarana penunjang lainnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
Wakil Ketua,

 

MUSLIM

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.