Rekrutmen Tenaga Harian Lepas Dianggap Ilegal

19

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

INDIHIANG – DPRD Kota Tasikmalaya meminta Tenaga Harian Lepas (THL) yang kerap dipekerjakan instansi pemerintahan dipayungi regulasi yang jelas. Proses rekrutmennya harus dikelola seperti rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS).

Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dayat Mustofa mengatakan saat ini terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang merekrut THL. Perekrutan dipandang liar lantaran pemerintah belum memiliki regulasi yang jelas terkait mekanismenya. “OPD kita lihat banyak yang merekrut THL. Mereka seolah punya kewenangan sendiri dan tidak terdata oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). Itu sepertinya liar,” ujarnya usai pertemuan dengan Pemkot dan RSUD dr Soekardjo di ruang rapat komisi, Selasa (9/10).

Menurutnya, pemkot harus membentuk panitia seleksi dan melakukan serangkaian tahapan layaknya rekrutmen CPNS atau open bidding. OPD sifatnya hanya mengajukan terhadap BKPPD dan diketahui Sekretaris Daerah (Sekda) selaku jenderal aparatur sipil negara (ASN). Kemudian BKPPD melaksanakan serangkaian tahapan seleksinya. “Sekarang ini OPD yang  merasa punya anggaran langsung saja merekrut, kadang sekda saja tidak tahu. Kan yang punya tanggung jawab soal pegawai di pemerintahan itu sekda. Jadi dia harus paham,” kata politisi Golkar itu.

Anggota Komisi I lainnya H Dodo Rosada memandang THL yang direkrut masing-masing OPD tidak berpedoman atau merujuk terhadap suatu aturan tertentu. Mengingat, apapun jenis dan istilahnya sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dan bekerja di pemerintahan, harus tetap menjadi kewenangan BKPPD. “Di Undang-Undang ASN itu hanya ada dua istilah pegawai, PNS dan PPPK. Jadi THL merujuk ke aturan mana perekrutannya,” tanya dia.

Politisi PDIP itu menjelaskan mekanisme perekrutan berawal dari pengumuman yang terbuka bagi masyarakat umum. Kemudian seleksi kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan. Hingga seseorang benar-benar direkrut sebagai THL untuk bertugas di suatu OPD. Statusnya juga tidak permanen, melainkan berjangka waktu. “Saya nilai ini sudah salah. Kita lihat ada beberapa OPD semacam Satpol PP, Disdukcapil itu lakukan perekrutan. Kalau istilah di perusahaan itu ada bagian SDM atau personalia. BKPPD hanya menampung kebutuhan dari OPD untuk melakukan perekrutan,” papar Dodo.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Tasikmalaya mengakui sejumlah OPD yang merekrut THL dilatarbelakangi kurangnya pegawai. Diawali tidak idealnya jumlah PNS yang bertugas di lingkungan pemkot. Dia menaksir THL yang bertugas mencapai ratusan dan tersebar hampir di seluruh OPD. “Seratus mungkin lebih. Selama ini perekrutan disesuaikan dengan kebutuhan program. Kemudian dalam jangka waktu tertentu. Sumber dananya dari anggaran program yang melibatkan THL,” jelasnya.

Dia menjelaskan THL yang direkrut OPD ada yang bertugas dalam kurun waktu tertentu. Semisal sekian bulan atau per tahun sesuai kebutuhan program tersebut. Ke depan, pihaknya akan menyusun regulasi spesifik dalam mengatur mekanisme perekrutan THL. Mengingat DPRD telah mengamini rencana tersebut sebagai bentuk perbaikan dalam mempergunakan energi THL. “Tadi sudah sepakat dengan dewan kita akan bikin dulu peraturannya sehingga jelas proses rekrutmennya. Jelas juga bagaimana mengatur hubungan kerja antar OPD. Supaya terinventarisir juga jumlah THL di setiap OPD. Termasuk RSUD yang memiliki kewenangan mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT),” katanya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.