Reses Harus Steril Kampanye

38
LARANG KAMPANYE: Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jabar menggelar pengarahan Pendamping Reses I Tahun Sidang 2019 bersama KPU Jabar dan Bawaslu Jabar, di Ruang Bangar DPRD Provinsi Jabar, Kamis (14/2/2019).

BANDUNG – Sesuai UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang kampanye, terdapat larangan menggunakan fasilitas negara.

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar pengarahan Pendamping Reses I Tahun Sidang 2019 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jabar, di Ruang Bangar DPRD Provinsi Jabar, Kamis (14/2/2019).

Narasumber dari Komisioner KPU Provinsi Jabar Idham Kholik dan anggota Bawaslu Jabar Wasikin.

Idham mengapresiasi atas digelarnya sosialiasi pendamping reses yang melibatkan KPU beserta Bawaslu. Hal ini dilakukan untuk memastikan reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jabar tidak melanggar aturan kampanye.

“Saya tegaskan, reses adalah kegiatan legislatif dan merupakan kewajiban Anggota DPRD untuk bertemu konstituennya. Tapi kami memohon saat reses tidak boleh ada alat peraga kampanye (APK) dan melakukan kampanye,” terangnya.

Idham menambahkan, sesuai UU No 7 tahun 2017 pasal 280 tentang larangan dalam kampanye, terdapat larangan menggunakan fasilitas negara.

“Reses merupakan fasilitas negara karena reses menggunakan dana APBD. Saya yakin bahwa dengan niatan baik para pendamping reses DPRD Provinsi Jabar tidak akan ada pelanggaran kampanye pada saat pelaksanaan reses,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jabar, Wasikin menjelaskan sesuai tugasnya Bawaslu adalah mengawasi, memperingati, dan mencegah terjadinya pelanggaran kampanye.

Pihaknya khawatir adanya potensi penyalahgunaan reses sebagai media kampanye. Karena waktu reses dan massa kampanye yang dilakukan secara bersamaan.

“Hadirnya Bawaslu disini tujuannya untuk melakukan pencegahan terhadap para pendamping saat mendampingi Anggota DPRD Jabar ketika melakukan reses di lapangan, sehubungan waktunya bersamaan dengan massa kampanye. jadi dikhawatirkan adanya potensi reses rasa kampanye,” ujarnya.

Pihaknya menekankan, jangan sampai agenda reses dicampuradukan dengan kegiatan kampanye, karena hal tersebut menyalahi aturan.

“Reses jangan dicampurkan dengan kampanye. Kalau reses dibiayai oleh negara sedangkan kampanye tidak boleh dibiayai negara. Jangan sampai resesnya tidak terasa, malah kampanyenya yang berasa,” katanya.

“Jangan sampai aspirasi masyarakat dikesempingkan, dan unsur kampanye menjadi dominan. Dan ini yang harus ini cegah,” sambungnya.

Ia juga mengimbau, penyelenggara reses di lapangan untuk dapat memperhatikan aturan-aturan terkait kampanye. Salah satunya memasang APK dan menggunakan fasilitas-fasilitas negara yang digunakan untuk berkampanye.

“Jangan melanggar rambu-rambu larangan berkampanye salah satunya seperti menggunakan fasilitas negara, tempatnya jangan di tempat yang terlarang dan tidak memasang APK,” pungkasnya. (dg)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.