Revisi Dulu UU ASN Sebelum Angkat PNS

204
0

TASIK – Ketua Forum Honorer Kategori 2 Seluruh Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih SPd meminta pemerintah pusat merevisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Peng­ang­katan Honorer Ka­tegori 2 menjadi PNS. Langkah itu ha­rus pemerintah pus­at lakukan sebelum meng­angkat secara bertahap guru honorer atau sukwan menjadi abdi negara.
Titi juga meminta kepada FHK2I di seluruh Indonesia untuk mendorong terlebih dahulu revisi UU ASN dengan cara persuasif. Menurut Titi, pengangkatan guru honorer dari kategori 2 tidak mungkin dilakukan sebelum revisi UU ASN disahkan. Karena satu-satunya peraturan yang memfasilitasi honorer K2, termasuk guru di dalamnya, hanya merevisi UU ASN. Karena isinya mencantumkan pengangkatan honorer K2 menjadi PNS dilakukan tanpa tes dan tanpa memper­hitung­kan usia.
“Minta disahkan dulu revisi UU ASN yang memfasilitasi pengangkatan honorer K2 menjadi PNS, sebelum ada pengangkatan,” ujar Titi saat dihubungi Radar Kamis (7/12).
Ketua FHK2I Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPd mengatakan pihaknya sudah mendapatkan instruksi dari FHK2I pusat untuk mendorong agar revisi UU ASN secara persuasif. Untuk itu pihak akan bertemu DPRD dan Bupati Tasikmalaya. “Kami juga masih berjuang secara persuasif dulu dengan melakukan pertemuan bersama DPRD di setiap daerah, termasuk FHK2I pusat yang terus berkomunikasi dan bertemu dengan DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB),” terang Nasihin.
FHK2I, terang dia, meminta pemerintah pusat awal tahun 2018, merevisi UU ASN dan segera mensyahkannya. Dengan begitu, honorer K2 bisa diangkat secara bertahap menjadi PNS di tahun 2018.
”Jadi sebelum ada pengangkatan harus ada revisi UU ASN. Honorer K2 tidak bisa diangkat, kalau peraturannya belum ada,” ujarnya. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.