Revisi RTRW Masih Digodok  

70
TATA RUANG DIREVISI. Pemerintah Kota Tasikmalaya akan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian.FIRGIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

BUNGURSARI – Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya. Revisi tersebut memperbaiki penataan ruang hingga 2030.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan mengungkapkan penyusunan revisi RTRW merupakan hal normatif. Itu berkaitan penyediaan tata ruang terbuka publik, ruang terbuka hijau dan penyediaan lahan pertanian berkelanjutan.

“Itu masih terus kami kaji dengan dinas-dinas terkait di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Pak Wali sudah minta ke tim dan OPD supaya bisa segera menyelesaikan revisi secepatnya,” tuturnya kepada Radar, Kamis (7/2).

Nantinya setelah revisi RTRW selesai, pemerintah terlebih dahulu mengajukan hasil penyempurnaan tata ruang itu ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pusat untuk meminta persetujuan.

“Nanti dibahas juga oleh Kementerian Tata Ruang Jakarta dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat,” terangnya.

Pemkot mau tidak mau menyelaraskan penataan ruang tersebut dengan visi misi daerah. Itu sesuai komitmen Pemkot yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai Kota Industri Perdagangan Termaju 2025.

“Namun tak berarti harus me­ngorbankan ruang terbuka, ke­butuhan infrastruktur yang su­dah direncanakan ke depan juga harus dipenuhi, kemudian barang­kali termasuk saat ruang su­dah diatur, bagaimana proses peng­isian ruangnya nanti,” kata Ivan.

Maka dari itu, kata dia, pihak­nya berupaya memperketat reko­mendasi pembangunan pada proses perizinan. Meski dalam per­untukan suatu wilayah sudah dise­suaikan dengan rencana pem­bangunan, tetapi harus tetap mem­perhatikan aspek lingkungan dan lain sebagainya.

“Sehingga, tidak hanya memanfaatkan suatu la­han untuk pembangunan itu sesuai peruntukan saja, melain­kan memperhatikan aspek lingkungan dan lainnya,” ucap Ivan memaparkan.

Merevisi RTRW, kata Ivan, tidak hanya berkaitan kondisi eksisting, terutama di koridor jalan utama saat ini. Namun jalan baru maupun jalan yang masih dalam perencanaan juga akan disesuaikan dengan tata ruang yang baru.

“Misalnya Jalan Mashudi, Gubernur Sewaka, itu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Termasuk antisipasi jalan baru seperti Lingkar Utara dan Selatan. Supaya, saat pekerjaan jalan baru selesai RTRW tak perlu direvisi lagi,” ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, sebelumnya, akan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berkaitan dengan adanya pembangunan Tol Bandung—Banjar.

Pengerjaan proyek tol yang menghubungkan Gedebage, Majalaya, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar itu akan terealisasi pada Mei.

Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman bersyukur usulan pembangunan tol yang dirintisnya sejak 2014 mulai terealisasi. Tol itu sangat penting lantaran selama ini transportasi dan distribusi barang-barang dari dan menuju Kota Tasikmalaya terhambat arus lalu lintas yang padat. “Saya sudah usulkan beberapa kali, alhamdulillah akhirnya terealisasi,” ucapnya, Rabu (6/2).

Dalam menyambut kehadiran jalur bebas hambatan itu, pihak­nya tengah membahas revisi RTRW. Revisi tersebut dilakukan karena pada RTRW yang sudah disusun sebelumnya tidak terbayangkan ada percepatan pembangunan di Kota Resik. Misalnya, ada Jalan Mangkubumi—Indi­hiang (Mangin), Lingkar Utara (Lingtar), Bandar Udara (Bandara) Wiriadinata dan penegerian Universitas Siliwangi (Unsil) serta yang terbaru pembangunan Tol Ban­dung—Banjar. “Kita akan sesuai­kan dengan rencana ke depan seperti apa atas adanya kondisi sekarang ini,” tuturnya.

Melalui revisi RTRW untuk rencana pembangunan kota sampai 2031 itu, pemkot bertekad menjadi daerah perdagangan dan industri termaju di Jawa Barat. Maka dari itu, revisi RTRW harus benar-benar matang. Apalagi, kehadiran tol akan memberikan multiplier effect dalam berbagai bidang.

“Maka harus kita perhitungkan antisipasinya, terutama memilah lahan mana yang akan digunakan sebagai kawasan industri perdagangan,” ujarnya membeberkan.

Budi mengungkapkan wilayah yang bakal dijadikan kawasan industri di antaranya Jalan Mangin, Lingkar Selatan (Lingsel), SL Tobing, Letjen Mashudi dan Gubernur Sewaka.

Meski di Jalan Letjen Mashudi tidak akan optimal, lantaran adanya kawasan Bandara Wiriadinata, dia berharap ke depannya di wilayah tersebut bisa menjadi lokasi perindustrian bahan baku yang berkaitan dengan potensi ekonomi kreatif Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, bisa turut mendongkrak suplai bahan para pelaku industri khas daerah.

“Kita harus siapkan, efek sosialnya dari pembangunan itu harus diimbangi. Sebab, nantinya Tasikmalaya akan jadi Bandung-nya Priangan Timur,” ucap dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.