Revitalisasi Otonomi Daerah Melalui Alternatif Pembiayaan Pembangunan

1083
0

Otonomi daerah merupakan sistem yang didesain sebagai upaya percepatan pembangunan dan distribusi kesejahteraan masyarkat.

Berbeda dengan pola sentralistik masa orde baru, otonomi daerah memungkinkan masyarakat daerah mengatur sendiri sumber daya lokalnya.

Inisiatif sekaligus tanggungjawab kesejahteraan sepenuhnya berada di tangan pemerintahan daerah untuk menentukan arah pembangunan.

Desentralisasi telah menempatkan kepentingan lokal sebagai isu utama,  dimana masyarakat lokal dikonsepsikan sebagai aktor yang paling tahu tentang kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat daripada pemerintah pusat sendiri.

Sistem otonomi daerah diharapkan menjadi sarana yang efektif dalam upaya pemajuan sosial (social progress).

Demokrasi telah semakin akrab diaras lokal, terejawantah baik secara formal melalui pemilukada, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala desa, maupun secara subtansial dengan semakin bertumbuh matangnya kesadaran partisipatif warga dalam proses pembangunan lokal.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Otonomi daerah telah merekatkan rentang jarak antara negara dengan masyarakat.

Negara yang dimasa sentralistik orde baru terlihat jauh dijangkau, kini hadir  dalam interaksi lokal yang lebih intensif.

Atas dasar konsepsi ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya.

Namun demikian, alih-alih otonomi daerah memacu kemandirian penyelenggaraan pemerintahan, faktanya pemerintah daerah masih sangat bergantung pada sumber keuangan pusat sebagai modal utama berjalannya pemerintahan.

Padahal, politik hukum penyelenggaraan otonomi daerah sejatinya mendorong otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab atas pembiayaan daerah itu sendiri.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa banyak daerah yang mendapatkan prosentase Pendapatan Asli Daerah, relatif lebih kecil, sekitar 25% dari total penerimaan daerah.

Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah.

Memang, dalam kerangka Negara  Kesatuan Republik Indonesia adanya dana perimbangan menunjukkan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai aktor pembangunan nasional yang meliputi seluruh daerah.

Tetapi terlalu besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) seolah mengesankan bahwa daerah tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan bahwa otonomi daerah  tidaklah efektif dilaksanakan.

Terlebih disaat Pemerintah Daerah masih sangat mengandalkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah dan kapasitas keuangan negara kini sedang semakin sulit.

Dengan demikian setiap daerah sudah semestinya dapat lebih mewujudkan kemandirian finansial melalui sumber-sumber keuangan alternatif yang dimilikinya.

Tantangan nyata pemerintahan daerah bukanlah pada penggunaan dana perimbangan yang taken for granted, namun pada kemampuannya menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber utama penerimaan daerah.

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan derajat desentralisasi suatu daerah, apakah layak berpredikat mandiri atau tidak.

Pada gilirannya indikator inilah menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah.

Political good will dan kreatifitas kepala daerah adalah kunci dari keberdayaan daerah.

Diperlukan paradigma ekonomi yang tepat yakni bagaimana kepala daerah mampu menjadi moderator pertumbuhan ekonomi.

Bahwa pemerintah daerah harus berperan sebagai fasilitator melalui regulasi yang pro bisnis dan investasi.

Infrastuktur perlu didesain secara tepat dan menunjang dinamika ekonomi.  Dengan demikian, ekonomi diharapkan berkembang dari bisnis ke bisnis dimana kemudian _economic spillover_ diharapkan akan mendorong kesejahteraan yang lebih luas.

Alternatif Pembiayaan Daerah

Kepala Daerah sejatinya memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai dalam upaya mengakselerasi pembangunan daerah.

Landasan hukum pemerintahan daerah telah cukup memberikan keleluasaan bagi kepala daerah untuk melakukan banyak improvisasi.

Dalam hal keuangan daerah misalnya, kepala daerah dapat mencari alternatif pembiayaan pembangunan.

Mengingat bahwa kapasitas APBD saat ini sangatlah konvensional, sulit bagi suatu daerah untuk dapat melalukan banyak terobosan pembangunan tanpa terkendala pembiayaan.

Kepala daerah perlu hadir tidak hanya dalam urusan administratif (business as usual), tetapi lebih penting secara fungsional adalah sebagai promotor-mareketer yang mampu menampilkan potensi terbaik daerahnya dan secara proaktif mampu memanfaatkan peluang kerjasama yang ada.

Terdapat cukup banyak inovasi pembiayaan daerah yang bisa dieksplorasi, seperti skema Public-Private Partnership (PPP), merupakan skema kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta.

Terdapat banyak varian dalam skema ini seperti sewa aset, Built Operate Transfer (BOT), atau satu yang paling umum dilakukan adalah installment, sederhananya swasta membangun sebuah proyek dengan standar tertentu, lalu pemerintah daerah menyicil untuk kurun waktu tertentu.

Hal lain yang memungkinkan dilakukan adalah ‘ municipal bond ‘ atau dikenal dengan obligasi daerah.

Dalam praktik kota-kota maju di dunia Municipal Bonds merupakan instrumen unggulan.

Pemerintah lokal dapat mengeluarkan surat utang dalam jumlah besar; lalu dibeli oleh masyarakat, dan dari dana masyarakat itulah pemerintah memiliki kemampuan anggaran untuk membiayai pembangunan.

Itu mengapa Amerika Serikat misalnya bisa memiliki perencanaan detail jangka panjang untuk skala kota, karena dengan rencana itulah ditambah analisis keuangan yang tajam, mereka bisa mengeluarkan surat utang.

Saat ini kementerian keuangan  tengah cukup positif melakukan pendampingan penerbitan surat utang daerah.

Bahkan, pemerintah pusat mendorong banyak inovasi pembiayaan yang bisa dilakukan pemerintah daerah, Kemenkeu telah mengeksplorasi beberapa alternatif lain sumber keuangan daerah seperti memanfaatkan pasar modal, melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra), Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah, ataupun Lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), pembiayaan melalui Multilateral Bank, Enviromental Fund, atau skema
Hak Pengelolaan Terbatas/ Limited Consession Scheme (LCS).

Tantangannya di Indonesia adalah bagaimana tersedianya sumber-sumber pembiayaan non-APBD ini benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan produktif lainnya, bukan untuk keperluan rutin dan konsumtif yang tidak berdampak dalam ekonomi jangka panjang.

Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik perlu ditingkatkan agar praktik penyalahgunaan bisa dihindari. (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.