Ribuan Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran Siaga, Ingat Ancaman Money Politics

26

PANGANDARAN – Sebanyak 1.478 anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran dikerahkan demi mengantisipasi terjadinya money politics dimasa tenang dan hari H pemilihan umum 2019.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan,  sebanyak 1.478 orang itu terdiri dari anggota Bawaslu, Panwascam dan Panwasdes.

“Sampai sejauh ini kami belum menerima laporan berapa jumlah TNI/Polri yang turut melakukan monitoring money politics di lapangan, ” ungkap Iwan, kepada Kantor Berita RMOLJabar Sabtu (14/4).

Iwan menegaskan, TNI-Polri akan turut andil dalam bagian ini, karena money politics merupakan tindakan melanggar hukum.

“Regulasinya kan jelas ada di UU no 7 tahun 2017, nggak mungkin kalau TNI/Polri nggak turut andil, ” papar Iwan.

Dalam UU no 7 tahun 2017 ini lanjut Iwan, ada di pasal 523 ayat 1 tertulis, kalau ada peserta pemilu dengan tujuan kampanye ini jelas berat hukumannya.

“Penerima dan yang memberi bisa kena kurungan penjara 4 tahun dan denda paling banyak sejumlah Rp 48 juta,” pungkasnya. (yud/rmol/pojokjabar)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.