Ribuan APK Diduga Melanggar Aturan

5

PANGANDARAN – Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Pangandaaran sebanyak 1.350 Alat Peraga Kampanye (APK) calon anggota DPRD Kabupaten Pangandaran diduga melanggar aturan.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Pangandaran Gaga Abdilah mengatakan selain APK DPRD Kabupaten Pangandaran, setidaknya ada 61 APK capres-cawapres, 110 APK parpol DPR RI, 44 APK DPRD provinsi, dan empat APK DPD yang diduga melanggaar aturan. ”Kita akan sebar surat himbauan ke tiap parpol, untuk segera menertibkan APK peserta pemilu yang diduga melanggar aturan,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (7/12).

Untuk pemasangan APK bilboard, lanjut Gaga, dipastikan semuanya tidak memiliki izin sama sekali. ”Sementara jumlahnya kita belum bisa memastikannya, karena pemasangan berada di luar zonasi yang telah ditetapkan.

Tapi tetap saja akan ditertibkan” ujarnya. Rencananya, Bawaslu beserta Satpol PP, Dishub, Panwas, KPU dan Dinas Perizinan akan melakukan penertiban APK pada hari Selasa (11/12) depan. ”Kita juga akan menertibkan stiker calon yang ditempel di angkutan umum, ” tuturnya.

Sesuai aturan Dishub, menurut Gaga, keseluruhan stiker yang dipasang di angkutan umum jangan melebihi 70 persen. ”Jika lebih dari itu, maka kita akan copot,” terangnya.

Gaga mengatakan pihaknya akan memberikan kesempatan selama tiga hari kepada peserta pemilu, untuk menertibkan APK yang mereka pasang. ”Diberikan kesempatan sampai hari Senin,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran mengatakan sudah meminta kepada Dishub mengeluarkan surat edaran terkait pencopotan stiker. ”Diharapkan bisa segera di­sam­­paikan ke­pada pemilik angkutan umum,” terangnya.

Pihak Bawaslu juga sudah mela­kukan rapat koor­dinasi terkait pe­ner­­tiban APK, de­ngan beberapa pi­hak terkait khusus­nya partai peserta pemilu. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.