Ribuan Honorer Diusulkan Jadi CPNS

154
0
Jawa Pos Group BERHARAP JADI PNS. Tenaga honorer di Indonesia saat berdemo beberapa waktu lalu. Kini rencananya, pemerintah pusat memprioritaskan guru honorer menjadi PNS.

Guru Honorer Berharap Diangkat, PGRI Tasikmalaya Tunggu Realisasi Janji Presiden

Ari Fitriadi

TASIK – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasik­malaya mengusulkan 4.000 guru honorer diangkat menjadi CPNS tahun depan.
Kepala Bidang Data Peren­ca­na­­an dan Pengendalian Pega­­wai BKD Kabupaten Tasik­­malaya Ari Fitriadi SSTP MSi menjelaskan kuota 4.000 CPNS untuk guru honorer di Kabu­­paten Tasikmalaya sudah di­usul­kan ke pemerintah pusat untuk diangkat menjadi PNS.
Ari sangat mengapresiasi res­pons Presiden Jokowi yang memprioritaskan guru honorer diangkat menjadi CPNS. “Sekarang memang yang paling penting, ke­ku­rang­an itu ada di guru,” ungkap Ari kemarin (3/12). Saat memberikan sambutan dalam upacara peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) ke-72 di Stadion Patriot Bekasi, Sabtu (2/12), Presiden Jokowi akan memprioritaskan pengangkatan CPNS dari guru honorer.
Sebanyak 4.000 guru honorer yang diajukan BKD ke pusat, terang Ari, sebanyak 2.047 diantaranya adalah honorer kategori 2 (K2) dan sisanya guru sukarelawan (sukwan). ”Mudah-mudahan semua diangkat menjadi PNS secara bertahap. Ada realisasi sesuai kebutuhan, ya kalau tidak bisa semua, kita hitung lagi yang betul-betul urgen untuk diangkat PNS,” terang Ari.
Kalau sebagian honorer diangkat menjadi PNS, kata Ari, sisanya bisa diarahkan menjadi guru bantu atau menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K). “Karena kebutuhan guru betul-betul urgen sekali,” jelasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua II Bidang Akademisi dan Profesi PGRI Kabupaten Tasikmalaya Ade Dasmana mengatakan PGRI menunggu realisasi janji yang disampaikan Presiden Jokowi soal pengangkatan CPNS guru honorer atau sukarelawan di tahun 2018. Juga, janji Presiden mempercepat proses pencairan tunjangan profesi guru (TPG) dan tidak akan mempersulit dan membuat sibuk guru dengan urusan administrasi.
PGRI berharap yang disampai­kan Presiden Jokowi tersebut tidak hanya janji-janji, karena akan menghadapi Pemilu 2019. Tapi betul-betul jawaban yang ada implementasinya. “Bagi kami anggota dan pengurus PGRI di Kabupaten Tasikmalaya tidak serta merta bahagia dengan sambutan Presiden. Yang penting kita lihat saja, apakah betul-betul beliau (Presiden, Red) mau mengawal perjuangan PGRI. Kita tunggu saja,” jelasnya.
Saat ini, kata Ade, PGRI Kabupaten Tasikmalaya memikir­kan krisis kekurangan guru. Karena 2024-2025 akan terjadi pensiun massal. “Itu imbas dari pengangkatan guru inpres,” ujarnya.
PGRI juga mem-presure pemerintah daerah untuk segera memberikan sikap soal kesejahteraan guru-guru sukwan. Yang tak kalah penting, kata dia, pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap profesi guru. ”Karena guru juga mempunyai kekurangan sebagai manusia biasa. Jadi harus ada perlindungan profesi,” terang dia.
Teka-teki apakah tahun depan bakal ada rekrutmen CPNS guru baru mulai terbuka. Sebelumnya, secara khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tahun depan bakal dibuka rekrutmen CPNS baru. Namun karena keterbatasan anggaran, pe­ngisian kekurangan guru melalui rekrutmen itu dilakukan bertahap.
Janji Jokowi itu disampaikan di hadapan 30 ribu lebih guru yang memadati Stadion Patriot Chandrabhaga Kota Bekasi dalam rangka HUT PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2017 Sabtu (2/12). Perayaan yang dibuka dengan tari kolosal ratusan siswa berjudul Sang Lentera Jiwa itu, dihadiri Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Pada kesempatan ini Jokowi menuturkan negara sedang giat membangun infrastruktur. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan ekonomi. Sehingga anggarannya harus dibagi-bagi antara infrastruktur dengan penambahan pegawai negeri baru. Termasuk untuk mengisi kekurangan guru PNS di daerah.
“Guru yang sudah mengabdi lama, memenuhi kompetensi dan kualifikasi diutamakan,” katanya disambut riuh para guru. Jokowi menegaskan kepada jajarannya supaya jangan sampai menutup kesem­patan bagi guru-guru tidak tetap yang sudah mengabdi lama untuk bisa menjadi PNS. Termasuk juga para guru honorer yang mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Secara khusus Jokowi meme­rintah kepada Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PAN-RB Asman Abnur, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk membahas teknis pengangkatan CPNS guru tahun depan. Jokowi berpesan supaya pengangkatan CPNS guru tahun depan berjalan baik dan sesuai ketentuan. “Sekali lagi tanpa menghilangkan kesempatan bagi guru tidak tetap (atau guru honorer, Red),’’ tuturnya.
Jokowi juga menjawab aduan Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi soal pencairan tunjangan profesi guru (TPG) dan beban urusan administrasi yang dialami guru. Suami Iriana itu mengakui bahwa tugas guru adalah mendidik siswa sebaik-baiknya. Sehingga harus lebih banyak waktu mendampingi anak-anak. Urusan administrasi terkait kenaikan pangkat, pencairan TPG, inpassing dan sertifikasi dia harap bisa disederhanakan.
“Jangan diruwet-ruwet, dimbulet-mbelet. Harus disederhanakan,” katanya.
Kemudian soal pencairan TPG Jokowi mengatakan akan mengawal langsung. Dia berjanji akan melihat langsung perkembangan pencairannya. Untuk itu dia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk pencairan TPG bisa dibangun dengan baik. Jokowi tidak ingin mendengar keluhan guru bahwa pencairan TPG molor atau terlambat. (dik/wan/jpg)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.