Ribuan Karyawan dari 20 Hotel di Garut Dirumahkan

149
0
Rahmat Hadi

TAROGONG KIDUL – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Garut mencatat ada seribu lebih karyawan hotel dan restaurant di Garut terpaksa dirumahkan. Hal itu karena menurunnya wisatawan yang datang akibat wabah virus corona.

“Sekarang hotel dan restaurant milih tutup, karena tidak ada tamu (pengunjung). Jadi sebagian besar karyawannya dirumahkan dahulu,” ujar Ketua BPPD Kabupaten Garut Rahmat Hadi kepada wartawan Jumat (10/4).

Baca juga : Raja Kandang Wesi Garut Ngaku Punya Obat Corona, 2 Hari Sembuh

Rahmat menerangkan dirumahkannya ribuan karyawan karena tak adanya pemasukan bagi hotel di tengah pandemi corona. Pengusaha kebingungan membayar upah karyawannya.

Ribuan karyawan yang dirumahkan baru berasal dari 20 hotel besar di Kecamatan Tarogong Kaler, Tarogong Kidul dan Samarang. Serta tujuh hotel di Darajat, Kecamatan Pasirwangi. Ribuan karyawan yang dirumahkan itu baru berasal dari hotel besar.

“Jumlah itu baru hotel besar, belum termasuk hotel-hotel kecil dan pegawai di destinasi wisata. Kalau dijumlahkan semua akan lebih banyak lagi karyawan yang dirumahkan,” terangnya.

Dengan kondisi seperti ini, kata dia, pemerintah seharusnya hadir memberikan solusi kepada para pelaku wisata yang terdampak wabah Covid-19. Selama ini para pelaku wisata sudah menaati imbauan pemerintah untuk menutup tempat wisata.

“Saat ini belum ada kejelasan nasibnya. Solusinya harus dipecahkan bersama. Disnaker dan Dinas Pariwisata harus segera bergerak agar para pegawai ini minimal masih bisa makan. Soalnya pendapatan mereka sudah tidak ada,” ucapnya.

Rahmat menambahkan semua destinasi wisata di Garut sudah tak beroperasi sejak dua pekan terakhir. Pascacorona, kata dia, pemerintah harus bergerak cepat. “Ini juga harus jadi momen menghilangkan kesan Garut sebagai kota mahal wisata. Bisa dengan pembuatan Perbup untuk tarif harga wisata. Serta diskon untuk kamar hotel,” katanya.

Kata dia, kebijakan Bupati Garut H Rudy Gunawan untuk melunasi utang warga ke rentenir alias bank emok dinilai salah kaprah. Padahal dana bantuan sebesar Rp 10 miliar bisa dipakai kepada warga yang lebih membutuhkan.

Salah satunya untuk ribuan karyawan di tempat wisata yang dirumahkan. Pasalnya sampai kini belum ada kejelasan bantuan yang akan diberikan pemerintah.

“Sama saja seperti melegalkan bank emok. Kami yang jelas-jelas usahanya legal dan berbadan hukum tidak diperhatikan. Padahal sangat jelas, dunia wisata Garut sedang sangat kesulitan,” ujarnya.

Niat pemerintah memang bagus untuk membantu masyarakat. Namun praktiknya juga harus jelas. Apalagi bank emok tak memiliki badan hukum. “Bisa saja ada yang pura-pura jadi bank emok. Biar bisa dapat Rp 1 juta. Legalitas bank emoknya kan tidak jelas. Jadi celah penyelewengannya sangat besar,” katanya.

Pemerintah sudah seharusnya bisa memerhatikan para pelaku wisata di tengah pandemi corona. Dana bantuan itu bisa dialihkan untuk memberi insentif bagi para pekerja pariwisata.

Baca juga : 4 Warga dari Selaawi, Tarogong Kaler, Cibalong & Cikajang Garut Positif Corona

“Kontribusi mereka sudah jelas ke PAD (pendapatan asli daerah). Pelaku wisata sekarang sudah menangis darah dengan kondisi sekarang. Tapi tidak dapat perhatian dari pemerintahnya,” ucapnya.

Rahmat berharap bupati bisa kembali memikirkan kebijakan tersebut. Masih banyak pihak yang lebih membutuhkan saat situasi sulit ini. (yna)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.