Ribuan Massa Minta Bawaslu Pangandaran Usut Tuntas Laporan Pelanggaran Pilkada

157
0
DEMO. Ribuan massa mendatangi Kantor Bawaslu pangandaran untuk meminta pelanggaran-pelanggaran di Pilkada 2020 diusut tuntas, Selasa (15/12).
DEMO. Ribuan massa mendatangi Kantor Bawaslu pangandaran untuk meminta pelanggaran-pelanggaran di Pilkada 2020 diusut tuntas, Selasa (15/12).

RIBUAN massa yang tergabung dalam Masyarakat Pangandaran mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran, Selasa (15/12).

Mereka datang untuk mempertanyakan perihal kinerja dari Bawaslu dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran di Pilkada 2020.

Perwakilan massa dari Masyarakat Pangandaran Ahmad Irfan Alawi mengatakan, kedatangan mereka hanya untuk menanyakan kepada Bawaslu terkait indikasi-indikasi pelanggaran yang selama ini seolah-olah dibiarkan. Terutama soal tindak lanjut laporan dugaan politik uang.

“Terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang sudah demikian kentara dan nyata terjadi di tengah masyarakat,” katanya kepada Radar, kemarin.

Menurut dia, kemudian dugaan pelanggaran yang terjadi adalah soal intimidasi kepada beberapa saksi. “Masyarakat harus dilindungi, kedua calon adalah bupati aktif dan wakil bupati aktif, seharusnya mereka melindungi seluruh masyarakat Pangandaran setelah mereka aktif kembali dan bukan sebagai calon,” jelasnya.

Kemudian, Irfan juga menanyakan ikhwal dugaan keberpihakan ASN di Pilkada Pangandaran. “Satu contoh bagaimana seorang kepala dinas memerintahkan kepada ASN untuk sosialisasi ke 10 orang masyarakat, kenapa harus kepada masyarakat ada indikasi untuk pemanfaatan,” katanya.

Baca juga : Pilbup Pangandaran, JUARA Unggul di 6 Kecamatan, AMAN Menang di 4 Kecamatan

Menurut dia, Masyarakat Pangandaran siap untuk menjadi benteng dari Bawaslu dalam memindaklanjuti berbagai indikasi kecurangan di Pilkada 2020.

“Kecurangan yang dilakukan oleh siapa pun, baik itu oleh nomor 1 atau pun nomor 2, bahwa kecurangan ini harus diungkap, pelakunya harus ditindak,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kepada massa yang hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka soal situasi dan kondisi Pilkada Pangandaran.

“Namun maaf saya tidak bisa hadir karena harus mengawasi jalanya proses rekapitulasi tingkat kabupaten dan itu sangat penting juga,” katanya.

Kata Iwan ia sebagai warga Pangandaran juga punya kewajiban untuk mengantarkan Pangandaran ke arah yang lebih baik.

“Sekarang saya berada di Bawaslu dan saya pun tetap tegak lurus dalam menangani berbagai pelanggaran terutama dugaan money politic,” jelasnya.

Iwan meluruskan bahwa kewenangan Bawaslu sangat terbatas, tidak bisa menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana ataupun sifatnya adminsitrasi. “Termasuk pelanggaran netralitas ASN,” katanya.

Iapun meminta masyarakat untuk percaya dengan kinerja dari Bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan.

“Kalau memenuhi unsur formil dan materil, pasti akan diregister dan akan dibahas di Gakkumdu, kalau tidak memenuhi unsur ya tidak akan bisa dilanjut,” ujarnya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.