Ribuan Pemuda Pemudi Garut Desak Buat Perda Anti LGBT

76
AKSI. Ormas Islam, mahasiswa dan pelajar melakukan aksi di depan Setda dan DPRD Kabupaten Garut Jumat (12/10). Mereka menolak keberadaan LGBT. (Yana taryana / radartasikmalaya.com)

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

TAROGONG KIDUL – Ribuan pemuda dari berbagai ormas Islam, mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Garut berunjuk rasa di halaman Setda dan Kantor DPRD Garut, Jumat siang (12/10). Mereka menolak keberadaan lesbi, gay biseksual dan transgender (LGBT) di Kota Dodol ini.

Sepanjang aksi, mereka menyuarakan penolakan keberadaan LGBT di Kabupaten Garut dan meminta Pemkab dan DPRD Garut membuat Perda Anti LGBT.

“Kami minta ada keseriusan pemerintah dalam penanganan LGBT ini dengan membuat perda-nya. Karena keberadaan LGBT bisa menjadi azab bagi warga di Garut,” ujar Nafis (18), salah satu peserta aksi dari Pemuda Persis di lokasi aksi kemarin.

Menurut dia, keberadaan LGBT meresahkan masyarakat Garut. Pasalnya, LGBT merupakan perilaku menyimpang dan sudah melanggar kodrat.

“LGBT ini perlu diperangi, karena ini bisa menjadi azab bagi Garut kalau tidak ada tindakan serius dari pemerintah,” terangnya.

Hal senada dikatakan Ketua Persatuan Ummat Islam (PUI) Kabupaten Garut Juhana. Dia menginginkan ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Garut menyikapi masalah ini.

“Ini sudah meresahkan masyarakat. Jadi pemerintah dan DPRD harus segera bertindak cepat mengatasi persoalan LGBT,” terangnya.

Persoalan LGBT, kata dia, harus disikapi pemerintah kabupaten dengan membuat Perda Anti LGBT.

“Jangan sampai Garut yang merupakan Kota Santri dikotori dengan adanya LGBT ini. Azab dan murka dari Allah besar kalau dibiarkan seperti ini,” ujarnya.

Dia mengakui proses pem­buat­an perda membutuhkan waktu lama. Tapi setidaknya, momentum ini bisa menye­gerakan DPRD dan pemkab merancang Perda Anti LGBT itu.

“Makanya kami meminta pembuatan perda. Media-media sudah memberitakan terus LGBT. Pemerintah harus sadar agar masalah ini harus segera diselesaikan. Sangat miris kalau memang nanti terbukti ada pelajar yang terlibat,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Garut Asep D Maman menyebut tuntutan pembuatan Perda Anti LGBT tak bisa langsung dipenuhi. Proses pembuatan perda membutuhkan waktu yang panjang.

“Paling tidak untuk saat ini kami dan pemkab akan buat tim penanggulangan untuk menolak dan mencegah LGBT,” katanya.

Dia mengakui keberadaan LGBT di Garut. Itu karena dirinya sering menerima data setiap tahunnya terkait LGBT.

“Datanya paling di bawah 1.000. Memang perlu pendataan lagi. Dinas terkait harus punya data untuk penanganannya,” ucapnya.

Asep berharap tim penanggulangan LGBT bisa mengetahui jumlah LGBT di Garut. Ujungnya untuk mengatasi penyakit HIV/AIDS yang rentan di kelompok tersebut.

“Kami minta tim penanggulangan LGBT ini ada kekuatan hukum. Misal di-SK-kan bupati. Jadi terkoordinir,” paparnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.