Ditargetkan Rampung 2022, Sudah Dimulai Sejak 2016

Ribuan Produk UKM Kota Tasik Belum Bersertifikat Halal

12

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BUNGURSARI – Dinas KUMKM Perindag menyatakan kesiapannya dalam menghadapi aturan diwajibkannya sertifikasi halal untuk produk makanan. Ditargetkan, 2022 produk UKM Kota Tasikmalaya mengantongi sertifikat tersebut. Terlebih sampai saat ini 2000 pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal.

Kepala Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya H M Firmansyah mengatakan upaya peningkatan kualitas UKM dengan sertifikat halal sudah berjalan sejak tahun 2016. Jadi 2019 nanti pihaknya tinggal melanjutkan dan mengembangkannya. ”Jadi kita sudah jalankan, sehingga kami sudah siap,” tuturnya kemarin.

Untuk pelaku UKM pihaknya akan berupaya meningkatkan anggaran untuk memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis. Dari tiga tahun terakhir pihaknya hanya mengakomodir kurang dari 100 produk UKM saja. ”Diharapkan tahun-tahun selanjutnya bisa lebih dari 500 yang kita gratiskan,” tuturnya.

Ada lebih dari 2000 pelaku UKM dengan produknya yang belum memiliki sertifikat halal atau belum diperpanjang. Dengan dukungan anggaran yang memungkinkan, menurutnya semua bisa terakomodir dalam periode yang singkat. ”Kalau anggarannya mendukung, 2022 semua bisa dapat sertifikat halal,” tuturnya.

Untuk teknisnya sendiri, saat uni sertifikat halal tidak lagi diterbitkan oleh MUI melainkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaksanaan audit bisa dilakukan oleh laboratorium di mana saja baik swasta atau pun milik pemerintahan. ”Jadi lebih mudah karena laboratoriumnya tidak ditentukan,” katanya.

Namun demikian, peranan MUI tetap tidak dikesampingkan mengingat BPJPH pun masih melibatkan ulama MUI. Pasalnya ulama yang lebih memahami sebuah produk dinyatakan halal atau haram. ”MUI tetap dilibatkan dalam timnya,” katanya.

Diharapkan, kewajiban sertifikasi halal ini bisa didukung oleh semua pihak khususnya pengusaha sebagai objek pemilik produk. Begitu dengan ketertiban administrasi lain dari mulai izin usaha sampai izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk setiap makanan yang diproduksi.

”Pelaku usaha harus yakin, usahanya bisa berkembang ketika tertib administrasi,” ujar pejabat senior ini. (rga)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.