RKB Covid-19 Kabupaten Tasik Dinilai Berantakan, Sekda Ogah Komen..

160
1
Mohamad Zen Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya enggan menanggapi banyak soal berbagai kritikan dan tanggapan dalam realisasi anggaran wabah virus corona. P

asalnya, anggaran tersebut masih berjalan dan belum selesai 100 persen.

Baca juga : Jalin Sinergi dengan Ortu Mahasiswa UBSI Tasik

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya yang juga Ketua Harian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Mohamad Zen mengatakan, sampai saat ini perhitungan kebutuhan anggaran Covid-19 masih dan sedang berjalan.

Maka dari itu munculnya masukan dan kritikan dari dewan belum bisa ditanggapi terlalu jauh.

“Saya tidak ingin menanggapi sesuatu hal yang masih berjalan. Bahkan tadi Selasa (14/7) pagi saya mendapat laporan evaluasi, itu (penghitungan anggaran Covid-19, Red) masih belum 100 persen. Karena masih berjalan,” ujarnya kepada Radar usai menghadiri pemusnahan barang bukti kejahatan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (14/7).

Kata dia, soal data rencana kebutuhan belanja (RKB) anggaran Covid-19 akan diserahkan dan disampaikan ke dewan secara utuh dalam Anggaran Perubahan 2020.

Artinya, memang dengan situasi kondisi saat ini di Kabupaten Tasikmalaya yang zona biru dalam kasus Covid-19 ada penyesuaian anggaran tidak sama seperti alokasi anggaran wabah Covid-19 sedang meningkat.

Menurut dia, wabah Covid-19 ini merupakan bencana non alam, jadi dalam pelaksanaan penanganan dan pencegahannya harus lebih berkelanjutan.

“Artinya kita review dari mulai perencanaan agar sesuai kebutuhan. Diperhitungkan dengan baik dan matang. Kami di Tim Gugus Covid-19 hanya lalu lintas. Dinas terkait yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan nanti penggunaannya,” papar dia.

Bahkan, kata dia, dari Inspektorat dan pendampingan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya sudah dilibatkan dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk penggunaan anggaran Covid-19 di dinas terkait.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Nuraedidin mengatakan, kaitan pengadaan makan minum dalam kegiatan rapat atau acara tim gugus tugas termasuk di dinas memang sekretariat gugus tugas dalam hal ini BPBD yang melaksanakan pengadaan.

“Artinya kita sesuai rencana kebu­tuhan belanja (RKB), dalam setiap kegiatan sudah diperhitungkan berapa ang­garan biaya yang dibutuhkan. Ter­masuk dalam makan minum, dalam kegiatan tim gugus tugas,” ujar dia.

Adapun nanti laporan penggunaan anggaran Covid-19, ungkap dia, pastinya akan dilaporkan kepada pimpinan atau TAPD oleh dinas terkait untuk dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“Yang nantinya akan disampaikan ke DPRD untuk dibahas dalam anggaran perubahan,” kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tasikmalaya Asep Darisman mengungkapkan bahwa anggaran untuk penanganan Covid-19 yang digunakan memang kebanyakan untuk mengatur transportasi kendaraan dari zona terindikasi ada Covid-19 termasuk insentif bagi petugas di posko.

“Adapun untuk kejelasan peng­gunaannya nanti akan diper­tanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pimpinan. Yang jelas sudah sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan anggaran,” papar dia.

Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Tasikmalaya Drs Heri Sogiri MM mengatakan, kaitan tanggapan dewan masih adanya pondok pesantren yang hanya sekali atau tidak sama sekali disemprot disinfektan, yang jelas sudah dilaksanakan penyemprotan.

Menurut Heri, dinas sesuai usulan data dari forum pondok pesantren sebanyak 700 pesantren.

Baca juga : Bebarapa Traffic Light di Wilayah Kota Tasik Hanya Jadi Pajangan

Semuanya sudah dilaksanakan penyemprotan. Ketika ada pesantren yang dirasa belum pernah atau masih membutuhkan penyemprotan silahkan disampaikan ke dinas.

“Yang jelas kita sudah sesuai data dan prosedur dalam upaya ikut penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, salah satu fokusnya penyemprotan disinfektan di pondok pesantren, musala dan pasar,” tegas dia. (dik)

Loading...
loading...

1 KOMENTAR

  1. Seorang Sekda jangan irit bicara, atau sama sekali tidak memberikan tanggapan terhadap kritikan dari masyarakat. Sebaliknya justru malah harus menjadi corong Bupati/Pemda, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena kalau bersikap diam, justru akan menimbulkan goreng sangka alias su’ uzon. Bukankah Sekda Kab. Tasikmalaya ini wedalan pesantren?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.