Peran Plt Tak Akan Maksimal Dibandingkan Pejabat Definitif

Rombak SOTK, Open Bidding Diulang

31

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

SINGAPARNA – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto sedang merumuskan perombakan susunan organisasi tata kerja (SOTK) untuk merampingkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di akhir tahun ini. Hal itu diungkapkan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya Ade Sumanang MSi kepada Radar, Jumat (26/10).

Maka dari itu, open bidding atau lelang jabatan terbuka yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu belum dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Karena Plt ingin fokus dulu untuk menyelesaikan SOTK dan perampingan SKPD. “Jadi kemungkinan open bidding yang sudah dilaksanakan bisa diulang, karena rencana pimpinan yang akan mengevaluasi SOTK. Ditambah ada kepala dinas yang pensiun, seperti Dinas Sosial,” terangnya.

Lanjut dia, tidak menutup kemungkinan setelah dilakukan evaluasi dan perampingan SKPD open bidding kembali diulang dari awal lagi. Termasuk untuk menambah jabatan yang dilelang terbuka dari tiga menjadi empat. Diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Staf Ahli dan Dinas Sosial.

“Walaupun Pak Ade belum definitif, dia punya hak melak­sanakan, mengulang atau mempercepat open biding, itu tergantung kebijakannya,” paparnya.

Ade men­jelas­kan apabila se­karang di­pak­sakan me­nye­lesaikan open bidding tanpa me­nung­gu SOTK baru dikha­watirkan ada pejabat yang menganggur atau belum mendapatkan jabatan. “Maka dari itu akan dilakukan dulu perampingan SKPD dan perubahan SOTK. Beliau juga tidak cepat-cepat dalam mengambil keputusan karena dengan penuh pertimbangan,” terangnya.

Soal banyak SKPD yang diisi Plt, terang dia, sebenarnya tidak jadi masalah. Karena Plt juga mempunyai tanggung jawab yang penuh sama halnya kepala dinas definitif.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dr H Basuki Rahmat MSi mengatakan banyaknya dinas yang dipimpin oleh Plt akan cukup berdampak terhadap jalannya pemerintahan. “Jelas dampaknya terhadap kebijakan, seperti contoh dalam kebijakan keuangan tidak bisa seorang pun yang bukan pejabat definitif mengeluarkan uang pada APBD,” ungkap Basuki.

Komisi I khawatir melihat kondisi banyaknya SKPD yang diisi Plt. Apalagi saat ini akan segera pembahasan untuk APBD 2019. Dikhawatirkan dinas-dinas yang diisi Plt akan terhambat dalam menentukan kebijakan untuk pengusulan anggaran tahun depan.

Apalagi para Plt saat ini juga mempunyai jabatan selevel yang juga harus dijalankan. Dengan ini sangat riskan konsentrasi pejabat akan terbagi yang dampaknya kinerja tidak maksimal. (dik)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.