Rotasi dan Mutasi Jadi Sorotan

214
0
Sidik Firmadi

BANJAR – Rotasi dan mutasi yang dilakukan pemerintah kota mendapat sorotan. Beberapa pihak meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) meninjau ulang rotasi dan mutasi, terutama mengenai adanya pasangan suami-istri yang bekerja dalam satu kantor.

“Mengenai penempatan ASN (aparatur sipil negara) pasutri (pasangan suami-istri) satu kantor sebaiknya di-review ulang. Hal ini untuk mencegah terjadinya conflict of interest atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan di sini yang dimaksud adalah menggunakan jabatan atau wewenang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan atau hasil yang diinginkan,” ujar pengamat hukum Kota Banjar Kukun Abdul Syakur Minggu (3/2).

Selain itu, kata Kukun, penempatan pasutri dalam satu kantor berpotensi membuat lingkungan kerja tidak kondusif. Kinerjanya dikhawatirkan akan menurun.

Terpisah, pemerhati pemerintahan Sidik Firmadi mengatakan jika merujuk pada aturan tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) atau Undang-Undang (UU) ASN, tidak ada pasal yang secara jelas melarang suami-istri ASN bekerja satu kantor.

Karena pada dasarnya setiap ASN berhak menduduki jabatan dimana pun, tanpa memandang adanya ikatan pernikahan atau hal-hal lain sepanjang memenuhi persyaratan dan dinilai memiliki kompentensi yang baik berdasarkan penilaian kinerja.

“Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut masih sangat jarang di Indonesia, sehingga pada akhirnya menjadi sorotan berbagai pihak. Pemkot harus memberikan penjelasan terkait ini kepada publik, apakah sengaja ditempatkan karena memang memenuhi fit end proper tes atau memang kecolongan,” katanya.

Sidik berharap Baperjakat dan wali kota segera bersikap menindaklanjutinya supaya tidak terus menjadi bola liar di masyarakat.

“Pemerintah Kota Banjar harus segera merespon hal ini dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat, kenapa hal itu bisa terjadi, apakah memang penempatan suami-istri tersebut sudah sesuai dengan kajian melalui pertimbangan kinerja dan kompetensi yang dimiliki atau memang ada kekeliruan saat proses penempatan rotasi dan mutasi pegawai,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DRPD Kota Banjar Budi Kusmono mengatakan kebijakan tersebut harus segera dikoreksi. Pasalnya secara etika ia beranggapan tidak elok jika dalam satu instansi pemerintahan ada pasangan suami-istri atau ada ikatan keluarga.

“Saya memandang kurang pas di satu instansi pemerintahan apalagi di posisi strategis di kelurahan ada suami-istri yang sama-sama menduduki jabatan penting. Dikhawatirkan ada kepentingan pribadi. Secara manajemen saja kita diajarkan untuk memisahkan kekelurgaan dalam satu pekerjaan,” ungkapnya. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.