Rotasi Mutasi ASN Dianggap Terburu-Buru

79

BANJAR – Sekretaris GMNI Kota Banjar Fahri Aditya menganggap rotasi mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan Pemerintah Kota Banjar beberapa waktu lalu terlalu terburu-buru. Menurutnya, dalam UU ASN dijelaskan bahwa enam bulan setelah dilantik, wali kota baru boleh merotasi ASN.

“Saya kira wali kota cenderung terburu-buru melakukan rotasi. jika dihitung pada masa pelantikan masih belum enam bulan. Ya walaupun ada izin dari Komisi ASN dan Mendagri, tetap pada dasarnya cederung terburu-buru dan grasak-grusuk,” ujar Fahri Rabu (6/2).

Dia menjelaskan dalam UU ASN pasal 73 ayat 7 ditegaskan bahwa mutasi dilaksanakan dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan.

“Makanya ada waktu enam bulan itu. Coba sekarang secara rasional kita simak, sebelum enam bulan sudah melaksanakan rotasi, ada kekosongan jabatan dan agar tidak melanggar peraturan open bidding diwacanakan, karena menghitung masa jabatan wali kota. Saya kira tidak etis kebijakan ini,” jelasnya.

Aktivis perempuan Kota Banjar Pinky Dwi Saraswati mengkritisi kekosongan kepala BKPPD dan direktur RSUD Kota Banjar.

Menurut Pinky, pemimpin adalah unsur utama dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam suatu organisasi. Jika dianalogikan, pemimpin merupakan kepala dari suatu badan dengan segala isinya.

“Organisasi sekelas BKPPD dan rumah sakit tentu sangat diperlukan adanya seorang pemimpin, dalam hal ini adalah kepala dinas atau kepala badan dan juga direktur BLUD,” terangnya.

Menurut Pingky, pada dasarnya fungsi kepala OPD ialah fungsi administratif yaitu berupa pengadaan formula kebijakan administrasi dan yang kedua fungsi sebagai top managemen yaitu fungsi planning, organizing, actuating, controling.

“Betapa pentingnya seorang kepala BKPPD dan juga direktur rumah sakit jika melihat dari dua aspek fungsi tersebut,” jelasnya.

Pinky berharap Pemerintah Kota Banjar segera melaksanakan open bidding untuk mengisi dua OPD tersebut.

“Harus segera dilaksanakan open bidding, apalagi tugas pokok kepala BKPPD adalah menyusun dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian ASN,” harapnya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.