Rotasi Mutasi Sisakan Persoalan, Perpindahan Lurah Diwarnai Penolakan Warga

70
0
Anang Safa’at, S.Sos

INDIHIANG – Rotasi mutasi yang dilakukan Wali Kota Tasikmalaya H Budi Budiman pada Kamis (2/1) menyisakan persoalan. Salah satunya penolakan dari warga soal pergantian lurah di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Bungursari, Jumat (3/1).

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Safaat mengatakan, usai rotasi mutasi tersebut pihaknya mendapatkan laporan adanya sejumlah warga yang bereaksi, ketika pejabat di Kelurahan Sukajaya, Bungursari dialihkan. Apalagi, pejabat tersebut tidak bermasalah dan bahkan diterima dengan baik oleh seluruh kalangan masyarakat.

“Di wilayah tersebut, tokoh masyarakat, pemuda dan beberapa kalangan terus-terusan berkumpul dan musyawarah hendak menyampaikan penolakan terhadap kebijakan wali kota soal rotasi mutasi. Saya heran, kenapa setiap rotasi-mutasi selalu ada ekses semacam ini,” ujarnya saat menghubungi Radar, Jumat (3/1).

Kata dia, saat dicek ternyata pejabat tersebut justru baru bertugas di kelurahan kurang lebih sekitar tiga bulan. Padahal, secara aturan idealnya pemindahan atau rotasi pejabat minimal enam bulan, normatifnya bisa satu tahun itu pun melalui tahapan evaluasi.

“Ini 3 bulan, berarti baru duduk malah digeser. Wajar, warga mengeluh baru juga penjajakan hubungan baik dengan masyarakat dan melaksanakan pelayanan,” ujar Anang.

Politisi Demokrat tersebut mempertanyakan kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam mengatur formasi para pegawai. Apakah benar-benar kebutuhan organisasi atau ada motif lain ketika suatu pejabat harus digeser tanpa diketahui kinerjanya sejauh mana.

“Logikanya begini, 3 bulanan itu kelihatan belum kerjanya. Kemudian digeser. Kami tanya Baperjakat, malah seolah lepas tangan dan tidak tahu,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi menyanggah adanya koordinasi dari pemkot berkaitan pelantikan yang diselenggarakan Kamis (2/1) di Gedung Serba Guna Bale Kota.

“Kita di tataran pimpinan DPRD tidak mengetahui. Mungkin koordinasi dari pemkot itu parsial terhadap ketua saja,” keluhnya.

Sementara, kata Muslim, DPRD merupakan lembaga kolektif kolegial yang tidak bisa diputuskan secara sepihak dalam menentukan suatu keputusan. Tidak bisa menentukan suatu langkah atau kebijakan sepihak atau orang perorangan saja.

“Terus terang saja, saya akan boikot rapat pimpinan. Ini lembaga kolektif kolegial, jangan seolah berperan sebagai direktur. Kami di tataran wakil ketua tidak akan ikut-ikutan berkaitan kebijakan pimpinan untuk sementara ini,” kata dia.

Idealnya, kata Politisi PDIP itu, ketika ada pejabat di internal sekretariat DPRD hendak dirotasi, unsur pimpinan melaksanakan rapat. Bukan asal menentukan saja, seolah kebijakan di DPRD bisa ditentukan seorang diri.

“Saya selaku unsur pimpinan tersinggung. Internal kita ada yang dirombak, tetapi tidak diajak ber­komunikasi,” kata Muslim. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.