Rp 19 Miliar untuk Keruk Sungai Cikidang dan Ciputrapinggan

46

PANGANDARAN – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy akan melakukan pengerukan atau normalisasi Sungai Cikidang dan Ciputrapinggan tahun ini. Langkah tersebut upaya menekan risiko bencana banjir di wilayah Pangandaran.

Staf BBWS Citanduy Tri Wijayanto mengatakan panjang pengerukan sedimen di kedua sungai tersebut mencapai 6,9 kilometer.

”Jadi untuk Sungai Cikidang panjangnya 4,5 kilometer dan Ciputrapinggan sepanjang 2,4 kilometer,” ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Setda Pangandaran Rabu (13/3). ”Anggaran untuk pengerukan tersebut sebesar Rp 19 miliar,” ujarnya menambahkan.

Menurutnya, ada enam desa yang dilewati kedua Sungai Cikidang dan Ciputrapinggan. Pengerukan dua sungai tersebut merupakan permintaan langsung dari Gubernur Ridwan Kamil. Itu untuk menanggulangi banjir di Kabupaten Pangandaran. ”Ini juga merupakan hasil koordinasi dengan pihak Pemda Pangandaran,” tuturnya.

Menurutnya, pihak BBWS Citanduy, Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat, masyarakat dan kepala desa di sekitar Sungai Cikidang dan Ciputrapinggan telah melakukan pertemuan dengan bupati. Mereka membahas mengenai rencana pengerukan dua sungai tersebut.

”Permintaan dari kepala desa adalah proses pengerukan ini jangan sampai mengganggu tanah milik warga desa,“ tuturnya.

Menurutnya, selain pengerukan, belum ada lagi solusi lain untuk penanggulangan banjar di dua daerah aliran sungai tersebut. ”Jadi solusinya pengerukan dulu dan itu berdasarkan hasil kajian,” ujarnya.

BBWS juga sudah menyiapkan desain terbaik untuk normalisasi Sungai Cikidang dan Ciputrapinggan.

”Jika pada tahun 2020 nanti masih ada banjir tidak, jika ada kejadian banjir lagi maka akan dibicarakan lebih detail lagi,” terangnya.

Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata mengaku a akan terjun langsung ke lapangan untuk memastikan ada tidaknya tanah masyarakat yang terkena imbas rencana normalisasi dua sungai itu.

”Di Cikidang ada sekitar 8000 meteran dan itu harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan takutnya proyek itu tidak jalan-jalan,” ujarnya.

Jika harus ada ganti rugi, maka, kata Jeje, itu merupakan kewenangan dari provinsi. Namun karena APBD Provinsi Jawa Barat sudah diketuk, maka anggaran untuk ganti rugi –tanah yang terkena imbas normalisasi dua sungai itu— baru bisa direalisasikan pada perubahan.

”Itu yang akan kita sampaikan ke masyarakat,” ujar orang nomor satu di Pemkab Pangandaran ini. (den)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.