Beranda Kota Tasik Rp 3,5 M Masih Ngendap, 5 Warga tak Terima Ganti Rugi
Kisruh Soal Jalur Lingkar Utara Kota Tasikmalaya

Rp 3,5 M Masih Ngendap, 5 Warga tak Terima Ganti Rugi

347
BERBAGI
Tim Kementrian PU PERA didampingi Tim dari Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya melakukan Survei Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Tahap, 2 Jalan Mohammad Hatta – Jalan Ibrahim Adji. foto; dokumen pupr kota tasik.

KOTA TASIK – Dana untuk pem­be­basan lahan di Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya, sampai Minggu (15/4) be­lum semuanya terserap.

Peng­hi­­tungan Pa­nitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Per­tang­­gungjawaban (LKPJ) Wa­li Kota Ta­hun 2017, se­­banyak Rp 3,5 masih me­ng­endap.

Ketua Pansus LKPJ, H Dodo Rosada me­ngatakan belum terserapnya se­mua dana pem­bebasan lahan Jalan Lingkar Utara, karena masih ada lima warga yang belum menerima ganti rugi.

Mereka mempersoalkan taksiran harga dari tim appraisal saat proses pembebasan.

“Kita cek ke lokasi kemarin (Kamis 12 April, Red) mereka belum menerima. Namun kita juga tidak bisa me­mastikan total dana Rp 3,5 mi­liar itu masih di pengadilan atau sebagian sudah cair. Jawaban da­ri warga tidak ada yang pasti,” je­lasnya Minggu (15/4).

Untuk me­mas­tikannya, Pa­n­­­sus, kata Do­do, berencana me­­­laksanakan rapat in­ternal. Setelah itu, mereka melanjutkan pengusutan persoalan belum terserapnya dana Rp 3,5 miliar itu.

“Apakah perlu mengundang Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) beserta pihak lainnya. Sebab, pekerjaan ini sudah masuk langkah realisasi maka melibatkan berbagai pihak mulai dari panitia pelaksana pembebasan, appraisal, camat, lurah dan lain sebagainya. Sehingga undangan selanjutnya perlu kami kaji dulu di internal,” beber politisi PDI Perjuangan ini.

Dia menambahkan, perlunya kepastian hukum bagi lima pemilik lahan di Jalur Lingkar Utara. Sebab saat ini mereka belum menerima ganti rugi, sementara secara aturan hak mereka atas lahan tersebut sudah tidak ada.

Kemudian adanya ketidakadilan bagi mereka, sebab kebanyakan warga sudah menerima dan siap lahannya digarap, sementara mereka masih merasa keberatan. Terakhir, kata dia, transparansi atau keterbukaan juga diperlukan.

“Sehingga tidak ada lagi alasan bagi appraisal untuk tidak memberi kejelasan pada Pansus. Sebab kami rasa taksiran harga tanah warga itu bukan rahasia negara,” tegasnya.

Wakil Ketua Pansus LKPJ, Dede Muharam menginginkan kejelasan persoalan pembebasan tanah di Jalur Lingkar Utara. Termasuk lima warga di jalur itu yang tidak menerima pembebasan lahan.

Sehingga ketika memberikan rekomendasi atas LKPJ wali kota di sidang paripurna, pihaknya bisa memberikan masukan komprehensif.

“Kita juga ingin tahu mekanisme warga yang hendak mengambil uang ganti rugi lahan ke pengadilan itu seperti apa. Sebab apabila harus mengkroscek langsung ke pengadilan, perlu melihat aturan. Apakah kita berwenang sampai ke arah sana atau tidak,” ungkap politisi PKS ini.

Diwawancarai terpisah, Humas Pengadilan Negeri Tasikmalaya Guse Prayudi belum bisa memberikan informasi secara rinci soal dana.

“Konsinyasi ya… Saya harus buka berkasnya. Besok (hari ini, Red) konfirmasinya ya,” singkatnya.
Terlalu Umum

Sementara itu, menyikapi jawaban Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan terkait alasan tidak diserapnya anggaran penyertifikatan lahan Jalan Lingkar Utara, Sekretaris Pansus LKPJ H Dayat Mustofa menilai jawaban dari Sekda terlalu umum.

Pihaknya sesegera mungkin mengundang eksekutif untuk memintai klarifikasi terkait persoalan tersebut. “Kami belum tanyakan kembali ke PUPR. Setelah monitoring ke lapangan, banyak yang perlu dicocokkan dan dipertanyakan kepada eksekutif. Kita perlu kejelasan spesifik,” harapnya.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan, sebelumnya, mengatakan tidak dilaksanakannya biaya penyertifikatan lantaran terjadi faktor teknis dokumen pendukung.

Kantor Pertanahan sebagai pemegang dokumen masih melakukan pembenahan administrasi tanah yang sudah dibebaskan. “Bukan karena ada yang belum menerima taksiran harga, (lima warga yang masih keberatan, Red). Itu karena ada banyak objek tanah yang proses pengadministrasiannya membutuhkan waktu,” paparnya.

Adapun di 2018, dia belum memastikan apakah sudah dianggarkan kembali atau belum terkait alokasi untuk penyertifikatan lahan yang telah dibebaskan.

“Untuk tahun ini perlu dicek dahulu apakah dianggarkan kembali atau belum,” tandasnya. (igi)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.