Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

Rp 45 Miliar Harus Tepat Sasaran

114
0
Jejen Zainal Muttaqin, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis

CIAMIS – Pemerintah Kabupaten Ciamis berencana menganggarkan Rp 45 miliar untuk penanganan kemiskinan pada 2020. Tantangannya, Pemkab harus menyalurkan dana tersebut tepat sasaran.

Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis Jejen Zainal Muttaqin mengatakan anggaran Rp 45 miliar yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan kemiskinan harus tersalurkan dengan tepat, sehingga mampu melahirkan produktivitas masyarakat pra sejahtera.

Kebijakan penganggaran penanganan kemiskinan, kata Jejen, supaya didasarkan pada data yang akurat dan tersinkronisasi antara dokumen yang satu dan yang lainnya. Dengan begitu, tidak melahirkan kerancuan.

“Artinya penanganan kemiskinan harus serius dan benar-benar penataan akurat dan penyaluran anggarannya tepat saran, “ tandasnya.

Mahasiswa yang tergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya, sebelumnya, mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Ciamis juga harus serius menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Mahasiswa menilai ada kerancuan soal data penanggulangan angka kemiskinan. Ada ketidaksinkronan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan plafon prioritas anggaran sementara tahun 2020.

“Mempertanyakan beberapa kerancuan dalam RPJMD 2019-2024, rancangan PPAS, Raperda APBD dan Nota Keuangan di Kabupaten Ciamis,” ujar Kordinator Lapangan (Korlap) aksi Lukman Nur Hakim kepada wartawan Senin (12/11).

Ketika berbicara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis sendiri, kata dia, sebanyak 99.810 jiwa atau sebesar 8,59 persen dan tahun 2018. Jumlah itu menurun menjadi sebanyak 85.720 jiwa atau sebesar 7,22 persen. Namun, kata Lukman, tercantum dalam RPJMD tahun 2019-2024 menargetkan di tahun 2020 persentase kemiskinan itu di angka 7,0 persen. Sedangkan di dalam rancangan PPAS dan Raperda APBD Kabupaten Ciamis tahun 2020, target penurunan angka kemiskinan itu sebesar 7,48 persen.

“Ini menjadi kerancuan data yang bisa mempengaruhi kebijakan daerah yang tidak sesuai intinya. Kita pun mendorong adanya optimalisasi keterbukaan informasi dan dokumen daerah yang menjadi hak informasi publik,” ucapnya.

Dalam wawancara dengan Radar, Rabu (13/11), anggota Komisi A DPRD Ciamis Nur Muttaqin SHI menyambut baik penurunan jumlah warga miskin di Ciamis. Berdasarkan data Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis jumlah warga miskin di Ciamis 465.615. Jumlah tersebut menurun dibandingkan 2018 yang mencapai 473.512 jiwa.

“Harapan kami, kemiskinan di Ciamis bisa terus menurun secara bertahap dengan upaya pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap warga miskin,” ujar Nur kepada Radar Rabu (13/11) pagi di kantornya.

Penurunan angka kemiskinan di Ciamis itu berkat banyaknya program pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi. Salah satunya program simpan pinjam dan pemberian modal kepada warga miskin. Termasuk, Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagainya. “Tadinya miskin jadi meningkat perekonomian mereka hingga punya penghasilan tetap terutama dari bisnis atau dagang,” ujarnya.

Nur berencana berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) soal data kemiskinan di Ciamis. Itu untuk memastikan bahwa data kemiskinan memang akurat.

Soal anggaran penanganan kemiskinan di Ciamis –tahun 2020— yang mencapai Rp 45 miliar, kata dia, harus disalurkan sesuai dengan data dan tepat sasaran.

Komisi A sangat mendorong pemerintah untuk terus menyejahterakan masyarakat di berbagai bidang. Termasuk penanganan pengangguran di Ciamis. Caranya? Dengan membuka lapangan pekerjaan.

“Tentunya kami harapkan juga banyaknya investor masuk dan buka lapangan kerja di Kabupaten Ciamis,” ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (12/11), Kepala Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis Ade Supriadi mengatakan jumlah warga miskin di Ciamis setiap hari diperbaharui. Data tersebut dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Pemkab Ciamis. Kemudian, dilaporkan ke Kementerian Sosial. “Setelah itu, nantinya Kemensos, memberikan data ke dinsos terkait data warga yang berhak menerima bantuan,” ujarnya.

Dengan pelaporan data kemiskinan berjenjang tersebut, kata dia, jumlah masyarakat miskin bisa terverifikasi dengan baik. Otomatis, penanganan kemiskinan bisa dilakukan dengan baik. “Maksimalnya, verifikasi data tersebut dilaksanakan maksimal selama 3 bulan sekali,” kata dia. Pihak desa, kata dia, meng-update data kemiskinan. Mereka mendapatkan data terbaru warga miskin dari RT/RW dan kepala dusun.

“Mereka yang menerima bantuan itu memiliki ID BDT dan berhak diberikan fasilitas baik itu berupa kartu Indonesia sehat, rutilahu dan bantuan lainnya harus masuk ke dalam BDT. Jika tidak terdata, tidak bisa mendapatkan fasilitas tersebut,” ucapnya.

Faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di Ciamis? Sumber kemiskinan, kata dia, berasal dari banyak aspek. Diantaranya seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. “Oleh karena itu, untuk mengentaskan kemiskinan harus dilakukan kerja sama antar lembaga,” ajaknya.

Adapun alokasi penanganan kemiskinan di Ciamis, kata Ade, tahun ini mencapai Rp 22,5 miliar. Sementara untuk tahun depan (2020) bisa mencapai Rp 45 miliar. Hal itu dikarenakan ada kenaikan untuk membayar premi BPJS PBI yang ditanggung oleh APBD. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.