Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.2%

20.4%

8.1%

67.2%

Rp88 M Anggaran Makan Peserta Rapid Test di Garut Harus Ditelusuri

88
0
Ipan Nuralam Ketua PC PMII Garut

TAROGONG KIDUL – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Garut mendesak DPRD Kabupaten Garut membuat panitia khusus (pansus) untuk menelusuri penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

“DPRD Garut harus segera bentuk Pansus Anggaran Covid-19,” ujar Ketua PC PMII Garut Ipan Nuralam kepada wartawan Selasa (23/6). Menurut dia, pembentukan pansus penting untuk melakukan klarifikasi sekaligus pengawasan terhadap penggunaan anggaran Covid-19 di Garut.

Baca juga : Garut Tersisa 3 Pasien Positif Covid-19

Ipan mensinyalir realokasi anggaran Pemkab Garut sarat penyalahgunaan, dari mulai perencanaan hingga penggunaannya.

Beberapa kasus yang perlu disoroti oleh DPRD Kabupaten Garut, yakni adanya ketidakjelasan mengenai alokasi anggaran di tiga sektor prioritas yakni kesehatan, pendidikan serta ekonomi dan jaring pengamanan sosial.

“Banyak yang tidak relevan penggunaan anggaran. Jadi kami minta DPRD untuk segera turun,” terangnya.

Dari hasil kajian PC PMII Garut, kata dia, salah satu yang paling disoroti yakni indikasi penyelewengan anggaran penanganan Covid-19 yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut.

Hal ini terjadi pada anggaran makan bagi masyarakat yang melakukan rapid test dengan total anggaran Rp 88 miliar untuk 200 orang.

Indikasi penyelewengan, kata dia, juga terjadi pada anggaran bantuan sosial bagi ODP (orang dalam pengawasan) berupa 1.500 paket sembako senilai Rp 700 ribu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Garut.

Bantuan tersebut diduga tidak sesuai dengan paket yang diterima masyarakat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut Ade Hendarsyah membantah tudingan adanya indikasi penyelewengan anggaran program penanganan Covid-19.

Menurut dia, semua program penanganan Covid-19 yang dilaksanakan telah dilaksanakan sesuai ketetuan.

Terkait tudingan pelaksanaan program penyediaan makan untuk masyarakat yang menjalani rapid test, menurut Ade, hal itu tidak dilaksanakan oleh Dinsos.

Yang ada di Dinsos, tutur Ade, adalah program penyediaan makan minum (mamin) untuk masyarakat umum dan petugas yang berjaga di cek poin. Itupun anggaran bukan Rp 88 miliar.

“Kalau program penyedian mamin untuk masyarakat umum dan petugas check point memang ada di kami,” terangnya.

Terkait program bantuan sosial (bansos) untuk warga yang berstatus ODP dan PDP Covid-19, diakui Ade, program itu memang ada di Dinsos.

Namun semuanya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dimana tiap warga yang berstatus ODP dan PDP telah mendapatkan bantuan berupa paket kebutuhan pangan masing-masing senilai Rp 700 ribu.

Baca juga : Air Terjun Cibadak Garut Bakal Jadi Destinasi Wisata Baru

Menurutnya, bantuan senilai Rp 700 ribu itu diberikan selama mereka menjalani karantina mandiri selama 14 hari.

Di Garut, kondisi seperti itu terjadi di beberapa wilayah, di antaranya di Kecamatan Cigedug. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.