RS Daerah Antisipasi Kebijakan Pusat

26
MENJELASKAN. Ketua Fornik Maskot Tasikmalaya dr Dudun Abdullah usai rapat bersama jajaran direktur dan keuangan rumah sakit se-Kota Tasikmalaya di TMC Kamis (18/7). Firgiawan / Radar Tasikmalaya

CIHIDEUNG – Forum Komunikasi Rumah Sakit Kota (Fornik Maskot) Tasikmalaya mengumpulkan sejumlah direktur, tim tarif atau bagian keuangan rumah sakit di TMC Kamis siang (18/7). Mereka berupaya menyamakan persepsi dan bertukar pikiran terkait kebijakan pusat yang berdampak terhadap pelayanan di daerah.

Ketua Fornik Maskot Tasikmalaya dr Dudun Abdullah menyebut pihaknya memutuskan untuk membuat tim perumus dan menentukan langkah selanjutnya. Itu demi keberlangsungan operasional rumah sakit. Salah satunya, terkait rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang sudah mulai diwacanakan.

“Kita membentuk tim perumus untuk mengantisipasi adanya regulasi atau kebijakan baru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kaitan BPJS,” ujarnya usai pertemuan, Kamis Siang (18/7).

Menurutnya, rumah sakit tentu harus bersikap dan menemukan kesepakatan bersama, sehingga antara rumah sakit satu dengan lainnya terjalin sinergitas.

“Perlu disikapi dan tentu ada hal-hal yang perlu disepakati bersama tentang tarif yang akan berjalan di BPJS. Karena yang namanya regulasi dari pusat memang harus kita terapkan,” tuturnya.

Namun, kata Dudun, saat ini pihaknya belum bisa memutuskan langkah apa yang akan dilakukan kaitan sejumlah wacana pemerintah pusat. Secara detail nantinya akan dibahas tim perumus dalam menganalisis dan menimbang langkah yang bakal dirapatkan kembali untuk menuai kesepakatan bersama antar rumah sakit.

“Nanti kita matangkan dulu, sekarang mau dibahas secepatnya oleh tim kaitan kebijakan-kebijakan yang diprediksi memberatkan rumah sakit,” kata Dudun.

Dia memastikan, pertemuan tersebut tidak terjadi perdebatan yang berujung upaya menentang aturan kemenkes itu. Namun, pihaknya berupaya kebijakan apa pun dari pusat untuk bisa diintegrasikan dan tidak mengganggu pelayanan dan usaha rumah sakit.

“Maka kita siapkan antisipasinya supaya kebijakan pusat nanti tidak berimbas terhadap pelayanan masyarakat, tetap mentaati aturan dan operasional rumah sakit tak terganggu,” ujar dia.

“Termasuk, kita pun harus siap-siap antisipasi. Apabila ke depan kebijakan kuota untuk pasien kelas tiga di rumah sakit swasta harus ditambah dari 20 persen. Otomatis ada sejumlah perubahan juga di pengelolaan rumah sakit masing-masing,” katanya lagi melanjutkan. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.